Muhammadiyah Dukung Perpres Tanah Dicabut

Jakarta - Penolakan terhadap Perpres 36/2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum terus bergulir. Ormas Islam terbesar kedua di Indonesia, PP Muhammadiyah, mendukung gerakan pencabutan perpres kontroversial ini."Pemerintah harus berpihak pada rakyat seperti janji kampanyenya dan jangan ada peraturan yang tidak memihak rakyat," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.Hal ini disampaikan dia dalam acara silaturahmi dengan Koalisi Rakyat Tolak Penggusuran di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Senin (25/7/2005).Muhammadiyah mendukung program pembangunan yang dilakukan pemerintah. Namun kebijakan tersebut harus tetap memihak rakyat. "Kalau ada manusia yang terlantar, maka tidak ada lagi pembangunan yang sejati," tandas Din.Menurutnya, DPR dan DPRD DKI Jakarta perlu mencari solusi terkait keluarnya Perpres 36/2005 yang dilanjuti dengan Keputusan Gubernur DKI 1222/2005. "Mereka harus segera bermusyawarah mencari jalan keluar, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban pembangunan," ujar dia.Sekretaris MUI ini berjanji akan segera menyampaikan aspirasi ini kepada Presiden SBY. "Kami juga akan menyampaikan secara formal melalui tertulis," janji Din. Dalam pertemuan tersebut, Din didampingi Sekjennya Goodwill Zubir dan anggota Dewan Penasehat Syafii Maarif. (ton/)