Bawa Shabu-shabu, Anggota DPRD Karanganyar Ditangkap

Karanganyar - Beginilah nasib pejabat yang tidak memberikan teladan baik. Gara-gara membawa shabu-shabu 2 gram, anggota DPRD Karanganyar, Jawa Tengah, Nur Sanyoto dan istrinya, Ruwiyati, harus mendekam di bui."Mereka masih ditahan dan kami tidak akan mengabulkan penangguhan penahanan," kata Kapolresta Solo AKBP Oneng Subroto di Mapolresta Solo, Jalan Adi Sucipto, Solo, Senin (25/7/2005).Sanyoto ditangkap saat razia gabungan yang digelar Polresta Solo pada 22 Juli lalu. Razia tersebut digelar di Tugu Adipura, perbatasan Solo-Karanganyar.Saat itu, Sanyoto bersama istrinya, Ruwiyati, sedang mengendarai mobil Daihatsu Feroza nopol AD 8188 F menuju Solo. Saat melintasi Tugu Adipura pada pukul 23.00 WIB, mobil sekretaris Komisi B DPRD Karanganyar itu dihentikan polisi.Ketika dihentikan, keduanya salah tingkah. Polisi pun curiga. Akhirnya, polisi menemukan 2 gram shabu-shabu di dalam tas Ruwiyati. Mereka langsung diinterogasi. Karena tidak ada yang mau mengaku siapa pemilik barang haram itu, keduanya dibawa ke mapolresta."Hingga kini mereka masih belum mengaku. Mereka masih banyak membisu," ujar Subroto.Kasat Reserse Narkotika Polresta Solo AKP Bowo Haryanto menambahkan, Sunyoto yang juga menjabat wakil sekretaris DPC PDIP Karanganyar terancam 5 tahun penjara. Sunyoto disangka melanggar pasal 60 dan 62 UU 5/1997 tentang Psikotropika. Pasangan suami istri itu sebenarnya sudah dilakukan tes urin. "Tapi hasilnya apa, kita belum tahu," jelas Bowo.Secara terpisah, Ketua DPC PDIP Karanganyar Candra Gunawan mengaku sudah mengetahui kabar Sunyoto ditahan. "Kalau dibutuhkan pengacara, kami siap memberi bantuan hukum," tandasnya. Kejadian ini juga sudah dilaporkan kepada DPP dan DPD PDIP Jawa Tengah. Namun, belum ada keputusan resmi dari partai berlambang banteng itu terhadap nasib Sunyoto. Ketua DPRD Karanganyar Yuliatmono mengaku kecewa atas kejadian ini. "Kenapa sampai ada peristiwa ini," cetusnya. Mengenai rencana pergantian antarwaktu, ia menyerahkan sepenuhnya kepada PDIP. "Kalau itu terserah partai masing-masing," tegas Yuliatmono. (ton/)