DPRD Tunda Pilkada Semarang

Semarang - Setelah dua kali didemo ribuan orang, rapat paripurna DPRD memutuskan menunda Pilkada Kabupaten Semarang yang seharusnya digelar 31 Juli mendatang.Sejalan dengan keputusan tersebut, paripurna DPRD meminta KPUD menjadwal ulang pelaksanaan pilkada dan menghentikan pengucuran anggaran bagi KPUD.Rapat yang diwarnai demo ribuan orang itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Bambang Kusriyanto, dihadiri 40 anggota dewan, dan pasangan calon bupati, serta KPUD, di Kantor DPRD Kabupaten Semarang, Jl. Diponegoro, Ungaran, Jawa Tengah, Senin (25/7/2005).Dalam rapat tersebut, DPRD menemukan adanya kesalahan dalam penetapan calon 29 Juni lalu. Sehingga seluruh fraksi yang ada enam, menyatakan pilkada harus ditunda.Menurut UU, KPUD menetapkan calon tujuh hari setelah verifikasi. Tapi ternyata jadwalnya meleset. "Terlebih lagi, calonnya bertambah, dari empat menjadi lima," terang Ketua FPAN Moh Akhsin Maruf ketika ditemui usai sidang.Maruf menambahkan, pihaknya merasa legal memutuskan menunda pilkada berdasar pasal 66 ayat 3 poin c UU No 32 tahun 2004 tentang pengawasan pilkada."Ya kami berharap kami mengikuti keputusan ini. Soal persiapan yang sudah 90 persen kan tidak terpengaruh," tandasnya.Meski diwarnai demo, rapat paripurna berlangsung lancar. Wakil Ketua Bambang Kusriyanto menyampaikan hasil pada pendemo. Massa langsung berjingkrak ketika mengetahui keputusan tersebut.Sementara Ketua KPUD Budi Satriyo langsung meninggalkan Kantor DPRD usai rapat. Dalam rapat ia sempat menyatakan akan tetap menggelar pilkada 31 Juli mendatang.Sebetulnya, rapat juga mengagendakan penggunaan hak angket terhadap dugaan korupsi Bupati Bambang Guritno. Tapi agenda tersebut tenggelam karena desakan massa soal pilkada.Hingga pukul 12.30 WIB, massa belum meninggalkan Kantor DPRD. Salah satu calon bupati Pujiono masih tampak berorasi di panggung kecil yang didirikan di dekat pintu gerbang. Untuk menjaga situasi, polisi terus mengawal aksi tersebut. (nrl/)