Moeldoko: Tak Ada Pertikaian Berlebihan di Pilkada 2018

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut Pilkada Serentak 2018 berjalan dengan baik hingga setelah masa pencoblosan. Menurutnya, tidak ada pertikaian yang berlebih pada pilkada.

"Begitu setelah pemilihan, walaupun quick count, semuanya tenang. Tidak ada pertikaian yang berlebihan, ini menunjukkan pada kita, pada dunia, bahwa bangsa Indonesia telah memiliki tingkat demokrasi yang cukup matang. Saya pikir dunia mengapresiasi," ujar Moeldoko di kantor KSP, Jl Veteran III, Jakarta Pusat, Senin (2/7/2018).

Moeldoko juga mengapresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah hingga aparat keamanan yang sudah menjalankan tugas dengan baik selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Kematangan demokrasi masyarakat turut dipuji oleh Moeldoko.

Baca juga: KPU: Kami Diganggu Pihak yang Tak Senang Hasil Pilkada

"Tapi yang jelas, kita perlu apresiasi tugas yang dijalankan KPUD telah berjalan bagus. Tugas oleh aparat keamanan sudah bagus, karena apa? Karena semua telah berjalan dengan baik tanpa ada sesuatu yang berdarah-darah. Ketiga, kita perlu apresiasi proses demokrasi yang dijalankan bangsa Indonesia sangat bagus dan sangat matang," tuturnya.

Terkait pelaksanaan pilkada, Moeldoko sudah menerjunkan tim untuk mengumpulkan data jika ada aparat yang tidak netral. Data itu akan dipakai sebagai evaluasi pada Pemilu 2019.

Baca juga: Moeldoko Ingin Keluar dari Hanura

"Untuk itu, saya sudah perintahkan segera mengumpulkan, adakah kejadian-kejadian yang menunjukkan di lapangan bahwa TNI, Polri, atau ASN tidak netral. Untuk apa itu? Feedback kepada pemerintah, kepada kita agar mewaspadai pada pemilu yang akan datang, jangan sampai ini terulang," urainya.

Sebab, ia tidak ingin ada aparat yang tidak netral. Sanksi tegas menanti jika ditemukan aparat yang tidak netral saat pilkada.

"Kalau pimpinannya bermain-main, itu sumber penyebab ketidakstabilan. Perlunya melakukan evaluasi, mendapatkan feedback dari lapangan di mana letak kelemahannya, SOP atau petugas di lapangan. Kalau SOP, maka kita perbaiki, kalau perilaku, harus ada tindakan atau sanksi," jelas Moeldoko. (dkp/hri)