Senin 02 Juli 2018, 14:56 WIB
PDIP: Money Politics di Pilgub Lampung Terstruktur dan Sistematis
Idham Samawi (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -
Jago PDIP keok di Pilgub Lampung 2018 versi hitung cepat. PDIP menuding terjadi politik uang yang terstruktur dan sistematis di Lampung.
"Tidak hanya praktik money politics yang terjadi secara luar biasa, terstruktur, sangat sistematis, dan menyebar di tengah masyarakat secara masif (TSM). Hal ini mengindikasikan bahwa kekuatan kapital yang muncul dan digerakkan oleh korporasi raksasa di Lampung untuk melakukan kontrol atas tanah dan mengisap kekayaan Lampung telah membunuh demokrasi," kata Ketua DPP PDIP Idham Samawi dalam pernyataan tertulis kepada wartawan, Senin (2/7/2018).
PDIP, kata Idham, telah melaporkan 16 kasus dugaan money politics di Lampung. Namun tak ada tindak lanjut berarti dari pihak yang berwenang. Anggota DPR F-PDIP dari Lampung, Endro Suswantoro, menyebut pihak yang berwenang tahu dan melakukan pembiaran praktik money politics.
"Praktik politik uang terjadi secara luas. Contoh praktik money politics di Pekon Kresno Mulyo, Ambarawa, Pringsewu, Cimanuk, Way Lima, Pesawaran, Pekon Sinar Betung, Pekon Singosari, Talang Padang, Tanggamus, yang dilaporkan masyarakat ratusan amplop masing-masing berisi 50 ribu rupiah. Masih banyak lagi money politics di masyarakat yang tidak dilaporkan dan penyelenggara pemilu tahu dan membiarkan," ujar Endro.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memerintahkan jajarannya terus memproses secara hukum dugaan pelanggaran yang terjadi. PDIP akan merangkul pihak-pihak lain yang juga merasa Pilgub Lampung 2018 dipenuhi money politics.
"Kemenangan ditentukan melalui rekapitulasi manual. Terus berjuang dan tegakkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat," ujar Hasto.
(tor/van)
"Tidak hanya praktik money politics yang terjadi secara luar biasa, terstruktur, sangat sistematis, dan menyebar di tengah masyarakat secara masif (TSM). Hal ini mengindikasikan bahwa kekuatan kapital yang muncul dan digerakkan oleh korporasi raksasa di Lampung untuk melakukan kontrol atas tanah dan mengisap kekayaan Lampung telah membunuh demokrasi," kata Ketua DPP PDIP Idham Samawi dalam pernyataan tertulis kepada wartawan, Senin (2/7/2018).
PDIP, kata Idham, telah melaporkan 16 kasus dugaan money politics di Lampung. Namun tak ada tindak lanjut berarti dari pihak yang berwenang. Anggota DPR F-PDIP dari Lampung, Endro Suswantoro, menyebut pihak yang berwenang tahu dan melakukan pembiaran praktik money politics.
"Praktik politik uang terjadi secara luas. Contoh praktik money politics di Pekon Kresno Mulyo, Ambarawa, Pringsewu, Cimanuk, Way Lima, Pesawaran, Pekon Sinar Betung, Pekon Singosari, Talang Padang, Tanggamus, yang dilaporkan masyarakat ratusan amplop masing-masing berisi 50 ribu rupiah. Masih banyak lagi money politics di masyarakat yang tidak dilaporkan dan penyelenggara pemilu tahu dan membiarkan," ujar Endro.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memerintahkan jajarannya terus memproses secara hukum dugaan pelanggaran yang terjadi. PDIP akan merangkul pihak-pihak lain yang juga merasa Pilgub Lampung 2018 dipenuhi money politics.
"Kemenangan ditentukan melalui rekapitulasi manual. Terus berjuang dan tegakkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat," ujar Hasto.
(tor/van)
