Kapolri Perintahkan Tindak Tegas Pengganggu Pilkada Papua

Jayapura - Pemungutan suara di Kabupaten Nduga, Papua ditunda karena adanya konflik. Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan jajarannya menindak pihak yang mengganggu pelaksanaan Pilkada 2018.

"Kalau ada pihak-pihak yang mengganggu pelaksanaan pilkada di Papua akan berhadapan dengan negara," ujar Tito kepada wartawan saat kunjungan kerja di Jayapura, Papua, Minggu (1/7/2018) .

Baca juga: 14 Pilkada Ditunda Akibat Keamanan hingga Bencana

Tito juga bicara soal aksi penembakan terhadap anggota Polri dan warga sipil di Kabupaten Nduga dan Puncak Jaya. Tito memerintahkan agar para pelaku aksi kekerasan ditindak.

Tito mengatakan aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua adalah tindakan yang melanggar hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk itu, pelaku harus dikejar.

"Sebenarnya prinsip kita menangani KKB adalah secara soft, karena kekerasan terjadi masalah ekonomi. Tetapi kalau kelompok itu melakukan pembunuhan terhadap warga dan aparat keamanan, itu sudah melanggar hukum maka harus dilakukan tindakan hukum," tambahnya.

Tito Karnavian menambahkan, perhatian Presiden Jokowi sangat besar membangun Papua. Untuk itu, warga harus membangun pembangunan itu.

"Tidak perlu melakukan kekerasan bersenjata, tetapi kalau ada yang bandel menggunakan kekuatan bersenjata berarti akan berhadapan dengan TNI/Polri. Kita tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas, karena hukum di Indonesia mengatur dan hukum intenasional juga melarang hal itu, tidak bisa melakukan penembakan (membunuh) orang lain adalah pelanggaran HAM," ujarnya.

Baca juga: 14 Pilkada Ditunda Akibat Keamanan hingga Bencana

Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebelumnya mengatakan ada 14 daerah di Indonesia yang penghitungan suaranya ditunda. Penyebabnya mulai soal penetapan calon hingga aspek keamanan juga menjadi penyebab terjadinya penundaan.

"Faktor penyebab terjadinya penundaan adalah karena adanya masalah penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Paniai. Terdapat permasalahan yang berimplikasi pada aspek keamanan," ujar Wahyu.

Penundaan juga terjadi di Kabupaten Nduga karena keterlambatan logistik akibat konflik. Sehinga, pemilihan di Kabupaten Nduga hanya terlaksana di tiga distrik.

"Di Kabupaten Nduga pemilihan hanya terlaksana di 3 distrik, logistik hanya dapat sampai di ibu kota Kabupaten saja, namun tidak bisa terdistribusi ke daerah lain akibat adanya konflik," ujar Wahyu.

(idh/idh)