DPD Minta Penyelenggara Pilkada Soroti Distribusi Undangan di Maluku

Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Nono Sampono meminta pihak penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) menyoroti soal distribusi undangan, terutama bagi mereka yang belum punya e-KTP. Menurutnya hal ini perlu dicermati agar tidak terjadi masalah saat pilkada berlangsung.

"Informasi yang masuk ke saya, masyarakat ada yang belum menerima undangan, kalau di Maluku tidak ada undangan maka tidak mau datang," kata Nono dalam keterangan tertulis, Selasa (26/6/2018).

Hal itu diungkap Nono saat melakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku, Pangdam XVI/Pattimura, Ketua KPU Maluku, Ketua Bawaslu Maluku, Perwakilan Polda Maluku di Kantor Gubernur Maluku, Ambon.

Baca juga: JK Yakin Pilkada Serentak Besok Berlangsung Aman

Sebelumnya menurut senator dari Maluku John Pieris mengatakan, dari hasil pengawasan DPD RI ke-11 desa di Maluku, masih cukup banyak masyarakat yang belum memiliki e-KTP. Mereka mengeluh karena pengurusannya yang sulit.

"Yang jadi persoalan mungkin akan jadi sedikit gejolak, yang tidak punya e-KTP dan pulau-pulau terluar sulit dikontrol," katanya.

Menanggapi hasil temuan DPD RI ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun, menjelaskan sampai dengan hari ini semua logistik telah didistribusikan. KPU juga telah menginstruksikan kepada petugas KPPS bahwa pemilih harus mendapatkan formulir C6-KWK.

"Itu merupakan surat pemberitahuan pemungutan suara. Wajib menunjukkan KTP, kita telah berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil. Pemilih agar bisa menggunakan hak pilihnya dengan formulir C6, jika punya formulir tersebut maka dia bisa memilih. Untuk menanggapi hasil pengawasan DPD tadi," jelas Syamsul.

Baca juga: Memberi Sanksi Pidana pada Golput, Mungkinkah?

Sementara itu, Pangdam XVI/Pattimura dan Polda Maluku melaporkan bahwa persiapan keamanan telah maksimal dilakukan. Penempatan satuan TNI sudah disebar sampai kabupaten bahkan TPS, terutama TNI yang di-BKO ke Polri.

Irwasda Polda Maluku Kombespol Purwolelono mengatakan, sebanyak 2.362 personel yang sudah disiapkan hingga TPS. Beberapa langkah sudah dilaksanakan oleh Polda Maluku, di antaranya pendinginan masa kampanye dan masa tenang.

"Kapolda Maluku juga telah memberikan petunjuk dan arahan untuk memberikan penegasan terhadap netralitas TNI dan Polri, sampai dengan sanksinya secara tegas disampaikan," kata Purwolelono.

Dalam rapat tersebut, Nono juga mengingatkan kembali agar ASN, TNI dan Polri menjaga netralitasnya. Dia berharap semua pihak melakukan pengawasan agar netralitas mereka tetap terjaga.

"Soal netralitas, saya harap semua pihak mengawasi jangan sampai ada ASN, TNI, POLRI yang tidak netral," tambahnya.

Seperti diketahui Provinsi Maluku akan melakukan pilkada serentak untuk pemilihan Gubernur-Wagub Maluku, Bupati-Wabup Kabupaten Maluku Tenggara, dan Wali Kota-Wakil Wali Kota Kota Tual di Pilkada Serentak pada 27 Juni 2018, besok. (ega/ega)