Senin 25 Juni 2018, 18:30 WIB
Moeldoko Tegaskan Jokowi Tak Memihak Calon Tertentu di Pilkada
Kastaf Presiden Moeldoko (tengah) saat menegaskan bahwa Presiden Jokowi netral di Pilkada. Foto: Dwi Andayani/detikcom
Jakarta -
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 akan segera dilakukan. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memastikan Presiden Joko Widodo tidak berpihak ke calon tertentu.
"Presiden tidak punya pandangan politik--bukan pandangan politik--tidak punya calon saya kira, jadi tidak akan memasuki wilayah itu," ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Senin (25/6/2018).
Ia mengatakan, Jokowi memandang pilkada dengan cara keseluruhan. Selain itu Jokowi, kata Moeldoko, tidak akan memenangkan calon tertentu dalam Pilkada 2018. Pemerintah di bawah komando Presiden Jokowi akan bersikap netral.
"Presiden seperti helikopter view-nya melihat ya melihat semuanya. Tidak ada 'oh ini dimenangkan, oh ini dimenangkan' tidak ada itu," kata Moeldoko.
Ia mengatakan hal ini karena meskipun secara struktur kepala daerah bekerja sesuai dengan peraturan pemerintah. Namun calon kepala daerah tersebut dipilih langsung oleh masyarakat.
"Secara struktur, pemerintahan itu kepanjangan presiden, tetapi secara politik bernegara atau apa istilahnya itu bahwa itu kepanjangan dari masyarakat," kata Moeldoko.
"Harus dibedakan, setelah terpilih dia menjadi representasi pemerintah pusat yang ada di daerah tapi dia jangan salah dia jadi seperti itu karena dipilih langsung masyarakat," sambungnya.
(bag/bag)
"Presiden tidak punya pandangan politik--bukan pandangan politik--tidak punya calon saya kira, jadi tidak akan memasuki wilayah itu," ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Senin (25/6/2018).
Ia mengatakan, Jokowi memandang pilkada dengan cara keseluruhan. Selain itu Jokowi, kata Moeldoko, tidak akan memenangkan calon tertentu dalam Pilkada 2018. Pemerintah di bawah komando Presiden Jokowi akan bersikap netral.
"Presiden seperti helikopter view-nya melihat ya melihat semuanya. Tidak ada 'oh ini dimenangkan, oh ini dimenangkan' tidak ada itu," kata Moeldoko.
Ia mengatakan hal ini karena meskipun secara struktur kepala daerah bekerja sesuai dengan peraturan pemerintah. Namun calon kepala daerah tersebut dipilih langsung oleh masyarakat.
"Secara struktur, pemerintahan itu kepanjangan presiden, tetapi secara politik bernegara atau apa istilahnya itu bahwa itu kepanjangan dari masyarakat," kata Moeldoko.
"Harus dibedakan, setelah terpilih dia menjadi representasi pemerintah pusat yang ada di daerah tapi dia jangan salah dia jadi seperti itu karena dipilih langsung masyarakat," sambungnya.
(bag/bag)
