.webp)
"Banyak masukan-masukan dari masyarakat tentang pentingnya netralitas aparat kita," ucap Zulkifli dalam keterangan tertulis, Senin (25/6/2018).
Pria yang disapa Zulhasan ini, juga meminta penyelenggara (KPU dan Bawaslu) dan aparat (Apatur Sipil Negara, Polri dan TNI) bisa netral. Apalagi hal ini sudah disampaikan oleh Kapolri dan Panglima TNI .
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Zulhasan menambahkan bahwa dalam pemilihan gubernur, bupati dan wali kota di 171 daerah nanti, pilihan boleh berbeda. Namun, Merah-Putih harus tetap sama agar terwujudnya pilkada yang berkualitas.
"Jaga persatuan dan kesatuan kita," sambung dia.
Prabowo pun mendukung pernyataan Zulhasan, dia mengatakan bahwa pilkada adalah salah satu wujud demokrasi.
"Saya ikut memperkuat imbauan Ketua MPR. Pilkada 27 Juni nanti dan pemilihan-pemilihan selanjutnya adalah wujud dari demokrasi," katanya.
Prabowo juga beranggapan bahwa demokrasi memungkinkan pergantian pimpinan secara damai dengan asas bisa memimpin dengan izin rakyat. Ia pun percaya rakyat Indonesia tidak bisa ditakut-takuti atau diintimidasi dengan cara kekerasan.
"Kalau memimpin tanpa keinginan rakyat, maka tidak ada legitimasi. Pergantian pemimpin adalah hal yang biasa," ujar Prabowo.
Oleh karena itu, Prabowo mengharapkan bahwa jajaran kepolisian dan TNI tidak membela salah satu pihak dalam pilkada serentak ini.
"Adik-adik yang aktif di Polri dan TNI adalah Bhayangkari negara. Janganlah institusi dan lembaga yang penting dan menentukan ini menjadi pembela salah satu pihak," harapnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani, anggota DPR/MPR RI Yandri Susanto dan Mulfachri Harahap. (mul/ega)
