.webp)
"Kita melihat-membaca pernyataan dari parpol masalah Jawa Barat dan berulang-ulang kita katakan bahwa tidak ada niat merekayasa, untuk mempengaruhi dengan mengangkat Plt pejabat kepolisian yang tidak lagi ada dalam struktur polisi. Secara cermat Menkum HAM, Mendagri, dan Kapolri sudah pelajari UU itu sehingga muncul suatu keputusan untuk menunjuk petugas kepolisan yang menjadi Plt Pj Jawa Barat," kata Wiranto dalam konferensi pers di gedung Pusdalsis, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/6/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Alasannya adalah agar pelaksanaan pilkada aman. Tentu ini suatu kajian menyeluruh bahwa, satu, perlu adanya pejabat yang tahu persis bagaimana mengamankan situasi yang diarahkan ke kondusif. Jadi bukan dalam rangka upaya memenangkan paslon," jelasnya.
Selain itu, ia mengatakan, Iriawan dinilai mampu bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas keamanan di Jawa Barat.
"Dan tidak hanya pemilu. Setelah pemilu kan masih ada tenggang waktu untuk diganti jabatan definitif, yaitu kan perlu adanya Plt yang bisa bertanggung jawab, dikatakan cakap untuk jaga stabilitas keamanan di daerah tersebut," imbuh dia.
Terakhir, Wiranto menyarankan agar para tokoh dan masyarakat tidak mencurigai pengangkatan Iriawan. Sebab, ujarnya, pengangkatan tersebut murni untuk menjaga stabilitas keamanan di Jawa Barat.
"Jadi untuk para tokoh yang sekarang masih mencurigai itu rekayasa politik, boleh berbincang dengan saya, bincang-bincang dengan baik, dengan cara pandang yang sehat bahwa tidak ada satu pun niat pemerintah untuk melakukan rekayasa, tipu daya, dan lain-lain," ungkapnya.
Tonton juga video: 'Jadi Pj Gubernur Jabar, Iriawan Pulang Kampung'
(imk/imk)
