Kata Menhub soal 3 Pegawai Dishub Tersangka KM Sinar Bangun

Jakarta - Tiga pegawai Dinas Perhubungan Sumatera Utara ditetapkan sebagai tersangka terkait tenggelamnya KM Sinar Bangun. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap kasus ini jadi momentum perbaikan pelayanan angkutan penumpang di Danau Toba.

Pernyataan tersebut disampaikan Budi Karya kepada wartawan di kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (25/6/2018). Budi menyerahkan penegakan hukum kasus ini kepada Polri.

Baca juga: KM Sinar Bangun Berkapasitas 40 Orang tapi Bawa 200 Penumpang

"Secara khusus tentunya kejadian di Danau Toba menjadi momentum, kami sudah bersepakat dengan Kapolri untuk melakukan penelitian apa-apa yang terjadi di sana. Di satu sisi kita akan memperbaiki cara tata laksana, SOP, klasifikasi, dan sebagainya, tetapi juga akan dilakukan penegakan hukum apabila ada yang melakukan kesalahan," katanya.

"Tercatat ada empat orang yang sudah dinyatakan sebagai tersangka. Karena itu, kita akan jadikan momentum dan kita akan bekerja sama dengan TNI-Polri di samping juga akan membentuk panitia yang sifatnya sementara dan kita akan tentukan satu mekanisme baru apakah ada unsur pusat atau daerah, tetapi kita ingin bahwasanya aturan-aturan yang sudah dibuat ditegakkan lagi dan diikuti sesuai dengan safety," sambungnya.

Budi mengatakan, dari empat tersangka itu, satu orang sebagai nakhoda dan tiga orang lainnya dari Dishub Sumatera Utara. Tiga oknum tersebut terdiri atas Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Danau Rihard Sitanggang, Kapol Pelabuhan Simanindo Golpa F Putra, dan pegawai honorer Dishub Samosir Karnilan Sitanggang.

Budi menegaskan Kemenhub sudah membentuk tim ad hoc. Tim itu dibentuk untuk mengawasi layanan angkutan di Danau Toba.

Baca juga: Tragedi Danau Toba: Nakhoda Tersangka, Tim Ad Hoc Dibentuk

Tim itu, menurut Budi, akan diisi anggota dari Kememhub dan bekerja sama dengan KNKT dan Polri. Budi mengatakan pejabat eselon 2 atau eselon 3 akan memimpin tim tersebut. (hri/hri)