Jokowi Didesak Jawab Tudingan SBY Soal BIN-TNI-Polri Tak Netral

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menanggapi tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang menyebut ada oknum TNI, Polri, dan BIN tidak netral dalam pemilu. Menurutnya, Jokowi harus menanggapi SBY yang notabene adalah mantan presiden.

"Harusnya ya secara etika Pak Jokowi yang harus menanggapi. Level komunikasinya itu high level concern. Jadi kalau yang ngomong itu mantan presiden mbok ya dijawab dong, jangan diem-diem aja, jangan tidak ditanggapin," kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Fahri mengatakan, sebagai orang yang pernah selama 10 tahun memimpin lembaga-lembaga tersebut, SBY pasti mengetahui titik-titik lemah dan rawan penyelewengan saat pemilu. Dia menilai Jokowi tidak seharusnya mengabaikan tudingan SBY.

Baca juga: Soal Aparat Tak Netral, Bawaslu: Kami Tunggu Laporan Pak SBY

"Yang ngomong ini Pak SBY, bukan orang sembarangan. Dia pernah memimpin lembaga-lembaga itu 10 tahun. Jadi dia tahu titik-titik lemah dan kemungkinan-kemungkinan terjadi. Maka dia memberi warning," ujarnya.

Fahri pun menyayangkan Jokowi yang hingga saat ini belum menanggapi tudingan SBY. Menurutnya, hal itu menandakan Jokowi yang tidak memahami etika komunikasi publik.

"Kayak yang ngomong itu orang nggak jelas. Kalau mantan presiden aja ngomong nggak ditanggepin bagaimana kalau rakyat biasa yang ngomong. Jadi itu nanti kayak sampah berseliweran di tweet-tweet dan berita-berita anonim, padahal ini kan yang ngomong mantan presiden," kata Fahri.

"Itu yang saya sebel dari pemerintah ini. Orang-orang penting yang ngomong dia diem aja. Kerja, kerja katanya, tidak boleh begitu. Jalan pikiran juga perlu dikelola bukan cuma jalan beton," lanjutnya.

Fahri juga meminta pemerintah untuk serius menanggapi tudingan SBY tersebut. Ia juga meminta pemerintah untuk berkomunikasi langsung dengan SBY terkait fakta-fakta yang ditemukannya.

"Mungkin nanti Pak SBY perlu ditanya atau kalau memang pemerintah bersiap melihat faktanya lebih jauh, ya Pak SBY mungkin perlu ngomong faktanya. Ada seorang pejabat, misalnya, mondar-mandir ke rumah Ketum Parpol tertentu, ya bisa jadi. Itu warning yang harus didenger," kata Fahri.

Fahri juga mengimbau aparat TNI, Polri, dan BIN untuk transparan dan harus netral dalam menghadapi kontestasi politik di Indonesia. Terutama Pilkada Serentak akan digelar dalam waktu dekat.

Baca juga: Saling Tuding PD Vs PDIP Soal Isu Aparat Tak Netral di Pemilu

"Tidak saja harus netral, tapi harus nampak netral. Sekali lagi harus nampak netral. Bukan cuma netral. Karena itu berhati-hatilah bersikap, berkoordinasi, bekerja, sebab beda antara bekerja untuk partai dengan bekerja untuk negara. Pejabat baik sipil atau militer itu adalah abdi negara ya bukan untuk partai politik," tuturnya.

Sebelumnya, SBY menuding ada oknum BIN-Polri-TNI tidak netral. Dia memastikan hal tersebut bukanlah berita bohong atau Hoax.

"Yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum dari BIN, Polri, dan TNI. Itu ada nyatanya, ada kejadiannya, bukan hoax, sekali lagi ini oknum, namanya organisasi Badan Intelijen Negara atau BIN, Polri, dan TNI itu baik," sebut dia saat konferensi pers di Hotel Santika, Bogor, Sabtu (23/6). (elz/elz)