Fahri Sebut Jokowi akan Banyak Duit di Pilpres dari Pemodal

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut dalam kontestasi politik Pilpres 2019 calon presiden yang memiliki dana paling besar adalah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai incumbent. Pembangunan yang masif dibangun oleh Jokowi dinilai akan membuat para pemodal dengan sukarela menyumbang.

"Nanti di Pilpres ini yang paling banyak duitnya memang Pak Jokowi. Karena dia incumbent, on going project nya banyak, bayangkan ini proyek bikin jalan tol di mana-mana. Ini kan pelabuhan airport segala macem. Itu kasnya banyak. Orang-orang yang dapat fee itu kan pasti mau nyumbang kepada penguasa," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Fahri mengatakan, hal itu akan menyulitkan lawan politik Jokowi saat Pilpres nanti, seperti Prabowo. Pesaing Jokowi dinilai akan kesulitan mendapatkan dana besar untuk mencukupi kebutuhan dana Pilpres yang mencapai triliunan itu.

Baca juga: Fahri Hamzah: Prabowo Bingung Tak Punya Uang

"Nah terus yang menantang ini dari mana duitnya, ya nggak ada. Mau minta ke masyarakat, masyarakat isinya kenclengan mesjid, seribu dua ribu. Sementara (masyarakat menengah ke atas) nggak berani nyumbang orang yang akan melawan pemerintah ini," kata Fahri

"Mana ada orang mau nyumbang sekian triliun kalau nanti nggak ada hasilnya nggak minta. Ya itu lah kemudian balas jasa itu proyek-proyek yang sekarang ada ini kan balas jasa politik semua," lanjutnya.

Dengan kondisi yang sedemikian rupa, Fahri mengatakan political financing atau pembiayaan politik di Indonesia tidak sehat dam sering menjadi akar korupsi. Apalagi, disebutnya, saat ini belum ada regulasi yang memproteksi penyumbang dana politik.

"Mau fundrising masyarakat kita nggak berani. Kalau kelas menengah nyumbang kan nggak berani. Dia Hamba Allah dia nyumbangnya, kenapa? Ketahuan sama pemerintah dia bisa digencet bisnisnya," ujar Fahri.

Baca juga: Prabowo Kehabisan Logistik atau Pura-pura Bokek?

"Nggak ada UU yang memproteksi penyumbang. Akhirnya apa? Orang nyumbang lewat belakang aja, berkoper koper tuh. Dan itu yang terjadi kepada penguasa terutama incumbent," tambah dia.

Menurut Fahri, karena tidak sehatnya political financing di Indonesia tersebut, seharusnya pemerintah mengambil alih pembiayaan. Sehingga nantinya tidak akan ada ketimpangan dalam pembiayaan politik antar incumbent dan lawan politiknya.

"Ini yang mulai kita reduksi aturannya itu. Tapi harus juga ada di dalam Pilpres. Capres nggak perlu keluar uang pribadi dan nggak perlu keluar uang. Negara akan menyiapkan seluruh perjalanan capres, negara akan menyiapkan seluruh panggung bagi capres, negara akan menyiapkan seluruh online, Tv, media-media untuk capres. Kalian hanya cukup ngomong kepada masyarakat bahwa kalian itu bisa, nah tu kan mantap," sebut Fahri.

Sebelumnya, Prabowo meluncurkan aplikasi gerakan donasi @GALANGPERJUANGAN untuk perjuangan politik. Prabowo mengumumkan peluncuran gerakan tersebut dengan video melalui akun Facebook-nya.

"Pada hari ini, Kamis 21 Juni 2018 saya Prabowo Subianto, melalui akun Facebook ini secara resmi saya umumkan peluncuran sebuah aplikasi sarana penggalangan dana yang secara khusus diperuntukkan guna mendukung perjuangan politik kita demi perbaikan kondisi Bangsa, Negara dan Rakyat Indonesia," tulis Prabowo pada catatan pengantar video tersebut. (elz/elz)