"Pilih kandidat yang mau bekerja keras dan ulet mencari jalan keluar atas setiap permasalahan daerah. Pilih pemimpin yang tampil dengan rencana-rencana yang realistis dan tidak menggerogoti anggaran belanja dan pembangunan daerah (APBD)," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/6/2018).
Menurut dia, sudah banyak contoh keterlibatan oknum kepala daerah dalam kasus korupsi atau suap yang selama ini ditangani KPK. Bamsoet pun berpesan agar kandidat calon kepala daerah yang dipilih masyarakat bebas dari masalah hukum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lihat data tentang penghuni ruang tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini, ruang tahanan KPK itu dihuni puluhan oknum kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi atau menerima suap," sebut politikus Partai Golkar itu.
"Fakta ini hendaknya juga menjadi perhatian bagi warga pemilih di 171 dapil yang menyelenggarakan Pilkada. Pilihlah kandidat yang diyakini bersih dari masalah hukum," imbuh Bamsoet.
Karena itu, dia mengimbau agar masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana dalam pelaksanaan Pilkada serentak pada Rabu (27/6) mendatang. Hal ini menurut Bamsoet demi menghadirkan pemimpin daerah yang benar-benar bersih, jujur, serta mampu melayani masyarakat.
Baca Juga: KPU: Larangan Eks Koruptor Nyaleg Berlaku Meski Tak Diundangkan
"Maka, warga pemilih pun hendaknya menggunakan hak pilih dengan bijaksana, berpijak pada independensi, pikiran jernih serta penilaian objektif terhadap setiap pasangan kandidat calon kepala daerah," kata dia.
"(Pilkada ini) diharapkan bisa menghadirkan para abdi masyarakat yang punya kompetensi sebagai pemimpin daerah, paham manajemen birokrasi, visioner, bersih serta jujur, dan mau menanggalkan kepentingan pribadi serta kelompok demi semata-mata memrioritaskan kepentingan warga," sambung Bamsoet. (tsa/elz)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini