DetikNews
Minggu 24 Juni 2018, 10:23 WIB

Istana Tanggapi SBY Soal Aparat Tak Netral: Jangan Jadi Pengadilan

Danu Damarjati - detikNews
Istana Tanggapi SBY Soal Aparat Tak Netral: Jangan Jadi Pengadilan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin. (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta - Istana Kepresidenan turut menanggapi tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut oknum TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) bertindak tidak netral di Pilkada 2018. Siapapun, terutama tokoh bangsa, diminta untuk lebih sabar.

"Siapapun, para politisi dari partai mana dan siapaun Anda, jangan menjadi pengadilan dengan kehendaknya sendiri. Sabar dan tetap teduh, wahai para tokoh," kata Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin, kepada detikcom, Minggu (24/6/2018).

Soal netralitas aparat di Pilkada, Ngabalin menyatakan rakyatlah yang akan menilainya. Yang perlu dilakukan para elite politik, menurut Ngabalin, adalah menjaga agar suasana negara tetap damai di Pilkada 2018.


"Uji publiknya masyarakat yang menilai seberepa jauh netralitas dan profesionalitas aparatur negara dalam menjalankan tugas dan pelayanan sesuai dengan tupoksi (tugas pokok fungsi) masing-masing," kata Ngabalin.

Dia mengajak agar semua elemen di Indonesia saling menghargai, termasuk menghargai aparat yang menjaga Pilkada serentak 2018. Bila semua saling menghargai, lanjut Ngabalin, maka Pilkada dipercayanya bakal sukses.

"Marilah kita saling menghargai dan tetap menjaga serta saling menghormati masing-masing orang dengan tugas dan kewenangannya. Saya percaya dengan tenangnya para tokoh dan opinion leader, itu akan memberikan dampak yang sangat positif dalam tugas-tugas mulia menghadapi Pemilukada yang siap digelar," kata Ngabalin.


Sebelumnya, SBY memberi contoh kasus dinamika Pilkada 2018 di berbagai daerah yang menurutnya mengandung muatan ketidaknetralan aparat. Di Pilgub DKI, Sylviana Murni dan suaminya dipanggil polisi. Di Pilgub Papua, Lukas Enembe didatangi Kapolri Tito Karnavian dan Kepala BIN Budi Gunawan yang meminta agar Lukas maju Pilkada bareng Irjen Paulus Waterpauw.

Di Pilgub Kalimantan Timur, Syaharanie Jaang dikriminalisasi karena tak mau maju dengan Kapolda Kaltim Irjen Safaruddin. Di Pilgub Jawa Timur, serikat pekerja batal mendukung calon yang diusung Partai Demokrat karena didatangi polisi. Di Pilgub Riau, petinggi TNI dan BIN diminta memenangkan pasangan tertentu.

Di Jawa Barat, SBY menyebut rumah dinas Wakil Gubernur Jawa Barat yang pernah dihuni Deddy Mizwar, yang kini diusung Demokrat di Pilgub, digeledah oleh Pj Gubernur Komjen Mochamad Iriawan. Belakanga, Pemprov Jawa Barat membantahnya.


"Yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum dari BIN, Polri, dan TNI. Itu ada nyatanya, ada kejadiannya, bukan hoax, sekali lagi ini oknum, namanya organisasi Badan Intelijen Negara atau BIN, Polri, dan TNI itu baik," sebut SBY, saat konferensi pers di Hotel Santika, Bogor, Sabtu (23/6/2018).



Simak juga video 'Tanggapan Sandi Terkait Sanggahan Demokrat soal SBY':

[Gambas:Video 20detik]


(dnu/dha)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed