Tak Beri Draf, Pemerintah Fait Accompli DPR Soal GAM

Jakarta - Sikap pemerintah yang tidak juga memberikan draf MoU RI-GAM membuat sejumlah anggota DPR berang. Sikap ini dinilai sengaja menciptakan situasi 'memaksa' alias fait accompli."Sehingga DPR tidak ada waktu yang lama untuk membahas dan pemerintah bisa memutuskan sepihak soal Helsinki," kata Wakil Ketua FPAN DPR Djoko Susilo kepada wartawan di Gedung DPR/MPR, Jl Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat (22/7/2005).Ia menyayangkan langkah pemerintah yang tidak juga memberikan draf tersebut. "Ini keterlaluan, pemerintah kurang menghargai DPR. Masak pimpinan saja tidak tahu," sengit Djoko.Padahal konflik Aceh adalah masalah yang penting sehingga harus dikomunikasikan dengan DPR. "Dan untuk mengambil keputusan, pemerintah harus mendapat persetujuan dari DPR karena jika tidak dilakukan akan melanggar undang-undang," tambah anggota Komisi I ini.Dirinya khawatir berlarut-larutnya masalah ini akan menimbulkan persoalan baru. "Kalau tidak melibatkan DPR nanti akan mempersulit pelaksanaan di lapangan," tegas Djoko. (ton/)