Pemerintah Didesak Lagi Jelaskan Kesepakatan dengan GAM ke DPR

Jakarta - Keinginan anggota dewan mendapatkan penjelasan soal kesepakatan RI dan GAM dari pemerintah tidak terbendung lagi. Jika pemerintah menolak permintaan itu, DPR tak segan-segan melakukan impeachment atas contempt of parliement itu."Kalau presiden atau siapa pun yang mewakili pemerintah tetap menandatangani perjanjian tanpa persetujuan DPR bisa berujung pada impeachment," ancam anggota Komisi I DPR RI Effendy Simbolon di Gedung MPR/DPR, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat (22/7/2005). Effendy juga meminta agar pemerintah membuka hasil MoU antara RI dan GAM kepada publik. Karena kesepakatan antara utusan RI dan GAM di Helsinki, Finlandia, membawa misi dan persoalan bangsa."Buka dong ke publik, ke parlemen. Negara ini bukan hanya milik Jusuf Kalla (Wapres). saya juga miliki negara ini," tegasnya.Dia juga menyatakan MoU yang dilakukan wakil pemerintah, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, tidak sinkron dengan kesepakatan antara pemerintah dan Komisi I DPR mengenai penyelesaian Aceh yang harus dalam kerangka NKRI dan tidak dilakukan internasionalisasi.Terbentuknya tim monitoring dari Uni Eropa dan lima negara ASEAN dinilai sebagai bentuk internasionalisasi. Karenanya, dia menilai terbentuknya tim ini sudah melenceng dari kesepakatan dan tidak sesuai dengan koridor penyelesaian Aceh. Karenanya dia berharap pemerintah menunda penandatanganan kesepakatan itu sampai dilakukannya pelucutan senjata GAM, dan diberikannya amnesti atau pengembalian hak-hak penuh terhadap eks GAM. (umi/)