Konsultasi Pemerintah-DPR Soal Draf Helsinki Pekan Depan

Jakarta - Pertemuan konsultasi antara pemerintah dengan pimpinan DPR untuk membahas draf kesepakatan pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ditargetkan bisa digelar pekan depan. "Kita berharap sebelum Agustus bisa konsultasi," kata Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar usai mengikuti pembukaan Munas ke-10 keluarga alumni Universitas Gadjah Mada di Istana Negara, Jakarta, Jumat (22/7/2005). Saat ini pimpinan fraksi sedang berkonsolidasi untuk menyamakan persepsi atas poin-poin kesepakatan yang dicapai dari lima kali pertemuan informal antara delegasi RI dan GAM di Helsinki, Finlandia. Menurut Muhaimin, secara umum DPR tidak mempunyai masalah dengan draf yang akan ditandatangani pada 15 Agustus 2005 nanti. Hanya poin mengenai pembentukan parpol lokal yang masih menjadi ganjalan. Beberapa fraksi yang mendukung sepakat dengan pemerintah agar tuntutan GAM itu diakomodir dalam perubahan UU nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus NAD. Tapi sebagian fraksi menentang karena khawatir akan timbul tuntutan serupa dari provinsi lain terutama dari provinsi yang rawan dengan kegiatan separatisme maupun konflik komunal.Ketika RUU parpol digodok pada 2002, usulan pembentukan parpol lokal yang muncul saat itu tidak diakomodir dengan pertimbangan untuk menjaga keutuhan NKRI. "Memang ini yang tidak diharapkan. Tidak ada salahnya kita antisipasi dengan menyiapkan koridor-koridornya misalnya tidak boleh menjadi kendaraan politik separatisme atau memakai nama Partai Aceh Merdeka misalnya," kata Muhaimin. (iy/)