DetikNews
Jumat 22 Juni 2018, 18:05 WIB

KPK Soal Isu Mark Up LRT: Kalau Ada yang Lapor, Kami Telaah

Nur Indah Fatmawati - detikNews
KPK Soal Isu Mark Up LRT: Kalau Ada yang Lapor, Kami Telaah Ilustrasi KPK (Foto: Ari Saputra/detikcom)
FOKUS BERITA: Anggaran LRT Di-mark Up?
Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto didorong untuk melapor ke KPK soal tudingannya tentang anggaran pembangunan LRT di Indonesia dinaikkan harganya atau di-markup. Apa kata KPK?

"Di KPK ada Direktorat Pengaduan Masyarakat. Jadi jika ada informasi-informasi yang dimiliki oleh masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi, maka informasi itu dapat disampaikan kepada KPK. Proses lebih lanjut, sama untuk semua pengaduan. Kami pelajari dulu, kami telaah, apakah itu tindak pidana korupsi atau tidak, datanya cukup atau tidak. Jadi itu berlaku sama untuk semua laporan yang masuk," ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Jumat (22/6/2018).

Baca juga: Tuduh Ada Mark Up, Prabowo Dapat Data Indeks Harga LRT dari Anies

Pernyataan Prabowo dapat ditonton dalam video di bawah.

[Gambas:Video 20detik]


Setelah penelaahan, KPK bisa memutuskan untuk lanjut mengusut laporan itu atau menilai bila laporan itu tidak cukup bukti. Sebelumnya dorongan agar Prabowo melapor, salah satunya, disampaikan Partai Demokrat.

"Kami mendukung Pak Prabowo untuk buka data yang beliau miliki. Ini penting agar publik tahu kebenarannya," kata Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean kepada detikcom.

Ferdinand berharap data tersebut dapat membantu BPK, KPK, dan penegak hukum lainnya. Ferdinand juga menyebut pernyataan Prabowo tersebut menarik. Dia sependapat bahwa anggaran pembangunan LRT tersebut, khususnya di Palembang, memang berbeda dibanding biaya rata-rata di luar negeri.

Namun nilai itu, kata dia, tidak terlalu jauh dengan angka pembangunan LRT di negara lain. Jadi, menurut Ferdinand, perbedaan angka itu masih dalam taraf wajar.

Baca juga: Disebut Prabowo Beri Data Indeks Harga LRT, Begini Penjelasan Anies

"Tapi bukan karena wajar juga terus lantas kita menerima begitu saja. Tentu kita dorong BPK untuk mengaudit proyek tersebut apakah ada indikasi mark up atau tidak," kata dia.

Seperti diketahui, Prabowo menuding biaya pembangunan LRT di Indonesia di-mark up. Dia pun mengaku mengantongi data soal biaya pembangunan untuk LRT di dunia yang hanya berkisar US$ 8 juta/km. Sedangkan di Palembang, yang memiliki panjang lintasan 24,5 km, biayanya hampir Rp 12,5 triliun atau dengan kata lain US$ 40 juta/km.

Mashudi menyebut biaya pembangunan LRT di Palembang sebenarnya sudah sesuai dengan harga pasar, mengingat konstruksi LRT yang diterapkan di Palembang merupakan konstruksi layang yang membutuhkan biaya tinggi. Ia mencontohkan biaya pembangunan LRT di Malaysia dan Filipina.

"Di Malaysia, (rute) Kelana Jaya-Ampang 7,2 miliar yen/km (65,52 juta/km). Manila, LRT Fase 1 extension, 8,2 miliar yen/km (US$ 74,6 juta/km)," ungkap Mashudi.


(dhn/fjp)
FOKUS BERITA: Anggaran LRT Di-mark Up?
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed