Massa FPI Datangi KPK, Minta Usut Tuntas Kasus Papa Minta Saham

Massa FPI Datangi KPK, Minta Usut Tuntas Kasus Papa Minta Saham

Nur Indah Fatmawati - detikNews
Jumat, 22 Jun 2018 16:34 WIB
Massa FPI Datangi KPK, Minta Usut Tuntas Kasus Papa Minta Saham
Aksi di KPK (Nur Indah Fatmawati/detikcom)
Jakarta - Front Pemerhati Indonesia (FPI) meminta KPK mengusut tuntas kasus 'Papa Minta Saham', yang pernah mencuat pada 2015. Salah satunya memanggil eks Menteri ESDM Sudirman Said.

"KPK, di bawah kepemimpinan Agus Rahardjo, kami minta segera menuntaskan kasus 'Papa Minta Saham' yang sudah berlarut-larut, dengan memanggil Sudirman Said," ujar koordinator FPI Muhammad Ali di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (22/6/2018).

Menurut mereka, Sudirman, yang juga cagub Jawa Tengah (Jateng), memegang peranan penting dalam kasus tersebut. Pasalnya, Sudirman jadi sosok yang lekat dalam mencuatkan kasus tersebut ke publik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita masih ingat, Sudirman Said saat itu terlibat membuat gonjang-ganjing soal kontrak dengan PT Freeport sehingga menyebabkan dicopot dari jabatannya sebagai Menteri ESDM," tuturnya.


Dalam aksi tersebut, massa juga membawa sejumlah spanduk yang mendesak KPK segera membongkar kasus dugaan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) Sudirman Said. Selain itu, dalam spanduk tertulis seruan agar cagub dan cawagub Jateng melaksanakan kompetisi secara sehat.

Sebelumnya, Ratna Sarumpaet selaku Ketua Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) mendatangi KPK bersama Idris selaku koordinator perwakilan 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Mereka ingin menuju unit pengaduan masyarakat di KPK menanyakan tentang kasus korupsi e-KTP serta kaitannya dengan Ganjar Pranowo.

"Minta penjelasan tentang statusnya Pak Ganjar. Karena mereka mau pilkada dan mereka (masyarakat) jangan dibingungin. Kalau orang sudah terkait korupsi, harusnya kan tidak ikut pilkada," kata Ratna di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (22/6) pukul 09.05 WIB.

"Oleh karena itu, demi menghalau keraguan kami, kami menuntut KPK menyampaikan pada kami kebenaran status korupsi yang dituduhkan pada Pak Ganjar, supaya kami bisa ber-pilkada dengan tenang. Supaya kami mendapatkan seorang gubernur yang bersih dari segala bentuk korupsi," imbuh Idris, yang mendampingi Ratna. (dhn/fjp)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads