Mendagri Dianggap Mengintervensi Otonomi Khusus Aceh

Jakarta - Menteri Dalam Negeri dikecam telah mengintervensi pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pasalnya Mendagri telah membatalkan masuknya calon independen dalam pilkada di provinsi tersebut.Demikian pernyataan bersama sejumlah LSM yang peduli Aceh seperti Forum LSM Aceh, GEMPAR, PEMA Unsyiah, LBH Aceh, MPM IAIN Ar-Raniry dan La Kaspia dalam siaran persnya, Jumat (22/7/2005).Dikatakannya, penghilangan pasal calon independen oleh Mendagri merupakan kebijakan yang menghilangkan esensi pilkada langsung, sekaligus mematikan nilai dan semangat demokrasi di Aceh."Semestinya DPRD NAD dengan fungsi dan kewenangannya harus menolak intervensi pusat yang nyata-nyata mereduksi otonomi khusus Aceh, dengan mendukung kerja-kerja KIP dengan payung hukum UU No 18/2001 dan Qanun No 2/2004," jelas pernyataan tersebut.Ditambahkannya, pilkada langsung di Aceh bukan berhenti pada pencarian sosok Aceh yang legitimate dengan cara-cara yang demokratis. Lebih dari itu, pilkada langsung di Aceh merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan otonomi khusus yang dimilikinya. (san/)