PKB Setuju Panggil Mendagri soal Iriawan, Tak Perlu Angket

Jakarta - Sejumlah partai berencana menggulirkan hak angket di DPR terkait pengangkatan Komjen M Iriawan sebagai PJ Gubernur Jawa Barat. PKB menyatakan belum tertarik untuk ikut terlibat dalam pembentukan hak angket tersebut.

"PKB masih belum tertarik melihat urgensi dari angket karena kita belum membaca dasar-dasar pikiran dari fraksi-fraksi yang mengusulkan," ujar anggota Fraksi PKB Jazilul Fawaid saat dihubungi, Kamis (21/6/2018).

Untuk polemik pengangkatan Iriawan yang dinilai melanggar UU karena masih anggota Polri aktif, PKB menilai untuk mengusutnya lewat rapat kerja antara Komisi II dengan Kemendagri sebagai pihak terkait. Bila dirasa kurang, Jazilul mengusulkan, barulah digelar rapat kerja gabungan lintas komisi bersama mitra pemerintah terkait.

"Mestinya raker atau raker gabungan dulu, minta klarifikasi. Raker di Komisi II. Kalau belum puas baru raker gabungan," kata anggota Komisi III DPR itu.

Baca Juga: Tak Perlu Angket, PPP Usul Polemik Pj Gubernur Dibahas Raker DPR

"Tapi kami juga tidak menghalang-halangi bagi teman yang mau menggulirkan hak angket," imbuh Jazilul.

Sekretaris Fraksi PKB Cucun Syamsurizal menyatakan hal yang sama. PKB lebih memilih membahas pengangkatan Iriawan lewat rapat kerja antara DPR dan pemerintah daripada menggulirkan hak angket. Dalam hal ini, Komisi II, yang membidangi pemerintahan, dengan Mendagri Tjahjo Kumolo.

"Penunjukan Pak Iriawan itu memang ada sisi keluar dari rel regulasi karena beliau adalah Polri aktif dan Fraksi PKB kan punya pimpinan di Komisi II, perwakilan PKB di Komisi II akan memanggil Mendagri nanti saat rapat," ucap Cucun saat dihubungi terpisah.

"Kita memanggil Mendagri dulu. Kita mau memintai penjelasan. Setelah itu baru kita putuskan. Kita sudah perintahkan pimpinan Komisi II yang dari PKB untuk segera melayangkan surat dari Komisi II ke Kemendagri," tambah dia.

Meski begitu, PKB yakin Iriawan akan menjalankan pekerjaannya dengan profesional. Dugaan soal Iriawan yang akan mengamankan suara di Pilgub Jabar pun tak diamini PKB.

"Nggak sampai di sanalah. Pasti beliau profesional dan tidak mungkin dalam waktu yang sebentar bisa mengarahkan orang. Kalau PKB nggak sampai di sana. Kita tidak khawatir. Pasti akan berjalan normal," ungkap Cucun.

Baca juga: Demokrat Lobi-lobi Fraksi Lain di DPR soal Hak Angket Iriawan

Usul angket ini dimulai oleh Partai Demokrat, kemudian didukung PKS dan Gerindra. Kemudian NasDem juga setuju dengan wacana angkat Iriawan ini, berbeda dengan partai-partai pendukung pemerintah lainnya yang menolak, yakni PDIP, Golkar, PPP, dan Hanura. Lalu PAN hingga saat ini masih mengkaji dan belum menentukan sikap.

"Kita masih mau lihat perkembangan ya. Karena selama ini kan Demokrat sering beda sendiri, sering cari-cari pencitraan sendiri," tutur Cucun.

Sebelumnya, PPP juga mengusulkan polemik pengangkatan Iriawan tak perlu dengan angket. Sekjen PPP Arsul Sani mengusulkan lebih baik masalah ini dibahas lewat rapat kerja dengan Mendagri Tjahjo Kumolo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

"Menurut PPP, soal pelantikan Komjen Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar cukup dipersoalkan dalam raker pengawasan Komisi II dengan Mendagri saja dan Komisi III dengan Kapolri. Alternatifnya, dengan menggunakan hak mengajukan pertanyaan. Melalui raker pengawasan atau hak mengajukan pertanyaan ini kita dengarkan dulu jawaban dan argumentasi pemerintah mengapa memilih Pati Polri aktif sebagai Pj Gubernur," kata Sekjen PPP Arsul Sani kepada detikcom, Senin (18/6). (elz/fjp)