DetikNews
Kamis 21 Juni 2018, 07:02 WIB

Pro-Kontra Kritik Prabowo ke Pemerintahan Jokowi

Elza Astari Rd, Andhika Prasetia - detikNews
Pro-Kontra Kritik Prabowo ke Pemerintahan Jokowi Prabowo Subianto (Rinto Heksantoro/detikcom)
Jakarta - Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kritik tersebut memunculkan pro dan kontra.

Prabowo memberi kritik dengan menyebut sistem ekonomi Indonesia yang saat ini menyimpang. Dia juga mengatakan kekayaan alam Indonesia banyak dikuasai asing. Tak hanya itu, Prabowo juga menuding TNI kini lemah.

Tak terima, PDIP balik menyerang Prabowo. PDIP mengungkit soal kebijakan ayah Prabowo yang pernah menjadi pejabat, Sumitro Djojohadikusumo, dan mantan mertua Prabowo yang juga Presiden RI ke-2, Soeharto.

"Aku harus mulai dengan bagaimana ayahnya mengajukan UU PMA (penanaman modal asing) yang copas dari Amerika Serikat yang tidak memberi ruang kepada koperasi untuk tumbuh," ungkap politikus PDIP Eva Kusuma Sundari kepada detikcom, Rabu (20/6/2018).

[Gambas:Video 20detik]



Eva juga menyoroti kebijakan yang pernah diterbitkan Soeharto ketika masih menjadi presiden. Ini terkait dengan kebijakan dalam aspek perekonomian.

"Atau perjanjian Jenewa yang (mantan) mertuanya kasih konsesi ke perusahaan-perusahaan tambang sebagai konsesi atas penurunan Sukarno dan perjanjian Freeport yang merugikan kita hingga sekarang," kata Eva.

Senada dengan PDIP, PPP menilai kritik Prabowo salah alamat. PPP mengingatkan sistem ekonomi yang mengizinkan negara lain masuk berinvestasi ke Indonesia dimulai pada era Soeharto.

"Kalau Pak Prabowo menisbahkan apa yang disampaikan, apa yang disampaikan Pak Prabowo kepada pemerintahan Jokowi, maka jelas salah alamat. Mengapa? Karena keadaan ekonomi seperti ini di mana asing dibuka, itu sudah terjadi di zaman Orde Baru," ujar Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani.


Dalam kritiknya, Prabowo juga menyebut ada pihak yang memiliki kekuatan yang mampu mengatur dinamika politik di Indonesia. Dia menyebut siapa yang memiliki uang bisa menentukan siapa yang akan jadi pemimpin daerah, bahkan presiden.

NasDem menuntut Prabowo mengungkap siapa pihak yang dimaksudnya itu. Mantan Danjen Kopassus itu juga diminta melapor ke Bawaslu atau Panwaslu bila melihat ada kecurangan dalam pemilu, baik pilkada maupun pilpres.

"Kalau ada yang dukung dengan uang, sebutkan secara spesifik, kalau umum-umum saja susah dipertanggungjawabkan. UU mengatur sumbangan pemilu, kalau ada yang tidak benar, laporkan ke Panwaslu," kata Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate.

Partai Golkar juga meminta Prabowo mengkritik dengan memberikan data, bukan hanya lewat tudingan. Golkar juga membantah klaim Prabowo yang menyatakan TNI lemah.

"Saya yakin Pak Prabowo bisa membantu pemerintah dalam mengoreksi hal-hal yang memang perlu perbaikan dan saya rasa jika itu terjadi akan bagus sekali, karena dalam proses pembangunan pasti masih ada celah untuk perbaikan dan setiap anak bangsa perlu terlibat aktif. Namun kritikan tanpa data tidak memberikan solusi," sebut Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR Meutya Hafid.


Sementara itu, PKB, yang merupakan partai pendukung pemerintah, menanggapi positif kritik dari Prabowo. Sejumlah kritik Prabowo dinilai sebagai obat untuk membantu pemerintah menjadi lebih sehat.

"Saya rasa semua kritik dianggap obat membuat sehat saja, bila obatnya tidak tepat, maka dijawab dengan data yang gamblang, dokter pun bila memberi obat harus dengan data cek darah, rontgen, dan lain-lain," ucap Wasekjen PKB Daniel Johan.

Namun hal berbeda disampaikan Partai Hamura. Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir menilai kritik Prabowo, yang menyerang pemerintahan, sebagai tanda keputusasaan Prabowo dalam menghadapi Jokowi di Pilpres 2019.

"Dia cenderung mengilik-ngilik masyarakat dengan komennya untuk bergerak menjatuhkan Jokowi, kayaknya pengen niru '98. Penyebabnya, Prabowo sudah hopeless karena dia tahu tidak akan menang melawan Jokowi di Pilpres 2019," ungkap Inas.


Partai Gerindra membela sang ketum. Salah satu yang disoroti Gerindra adalah soal kritik Prabowo mengenai pelemahan TNI yang bertolak belakang dengan menguatnya institusi Polri.

"Indikasi pelemahan TNI bisa dilihat dengan belum ditingkatkannya kapasitas personel, anggaran, dan alutsista di tubuh TNI dalam rangka keterlibatannya bersama Kepolisian RI menghadapi terorisme dan ancaman keamanan lainnya. Sementara pada waktu yang sama, pemerintah ini masih terlihat menganakemaskan Polri," kata Waketum Gerindra Ferry Juliantono.

Sekutu Gerindra, PKS, juga memberi pembelaan. Menurut Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Prabowo tak akan mengeluarkan pernyataan tanpa data yang akurat.

"Kritik Pak Prabowo punya fakta yang kuat. Target 7% pertumbuhan ekonomi tidak tercapai. Malah utang yang meningkat plus proyek infrastruktur yang tidak berdampak pada ekonomi riil," tutur Mardani.

PAN pun terkesan sepakat dengan langkah yang diambil Prabowo. Meski saat ini PAN merupakan partai yang berada di Kabinet Jokowi, partai pimpinan Zulkifli Hasan itu cenderung menunjukkan kedekatan dengan koalisi Gerindra-PKS.


"Saya kira bukan hanya Prabowo yang menilai seperti itu. Ada tokoh-tokoh lain yang sudah berbicara hal yang sama. Sayangnya, belum ada gerakan signifikan untuk memperbaiki masalah yang ada itu. Pemerintah adalah pihak yang paling memiliki otoritas untuk menjawab semua kritik itu," papar Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay.

Kemudian Partai Demokrat (PD), sebagai partai penyeimbang, menilai langkah Prabowo sah-sah saja. Sebagai pihak oposisi, Prabowo disebut wajar memberi kritik.

"Kami berpendapat bahwa kritik yang disampaikan oleh Prabowo kepada pemerintah adalah sah dalam posisinya sebagai warga negara. Apa yang disampaikan oleh Prabowo ya wajar saja sebagai partai yang berada di luar pemerintahan atau yang sering disebut sebagai oposisi," tutup Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean.
(elz/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed