Kemenhub Cari Surat Izin Berlayar KM Sinar Bangun

Jakarta - Menhub Budi Karya Sumadi menyebutkan manifes penumpang dan surat izin berlayar KM Sinar Bangun yang tenggelam di Danau Toba belum ditemukan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) ditugaskan untuk mencari manifes dan surat izin berlayar tersebut.

"Tanpa bermaksud mengatakan 200 benar atau salah tapi saat ini memang kita belum dapat manifes dan surat izin berlayar, kami tugaskan KNKT cari data itu baik administratif maupun dari saksi-saksi yang ada," ujar Budi saat jumpa pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/6/2018).

Baca juga: Jokowi Minta Basarnas-TNI-Polri Segera Temukan Korban di Danau Toba

Penyebab tenggelamnya kapal diduga karena kelebihan muatan. Budi menyebutkan hal ini bisa dikarenakan keteledoran.

"Kalau SIB (surat izin berlayar) baru dikeluarkan kalau sesuai kapasitas. Kalau tidak, tidak dikeluarkan. Ketaaatan masa-masa liburan ini memang kurang jadi mungkin terjadi," ujarnya.

Budi menambahkan, izin pengoperasian kapal dikeluarkan Dinas Perhubungan di tingkat provinsi. Ada 3 hal yang harus dipenuhi supaya kapal dapat berlayar.

"Saat kita lakukan pelayaran biasanya ada 3 hal dipenuhi, pertama harus mendaftarkan semua penumpang-penumpang yang ada dengan dasar itu maka otoritas pelabuhan Dishub Sumut mengeluarkan surat izin berlayar, diikuti pengetahuan mengenai cuaca dan lain sebagainya. Dan selain itu dilengkapi dengan pakaian-pakaian safety," tutur Budi.

Baca juga: Fakta-fakta Terkini Tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba

KM Sinar Bangun tenggelam di Danau Toba pada Senin (18/6). Korban yang hilang dilaporkan berjumlah 186 orang. Sebanyak 94 orang teridentifikasi, sedangkan 92 orang belum diketahui identitasnya.

Sementara itu, jumlah korban tewas dilaporkan menjadi 3 orang. Korban selamat disebutkan berjumlah 19 orang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan agar kasus seperti ini jangan sampai terulang.

"Saya minta kasus seperti ini jangan sampai terulang lagi dan saya telah memerintahkan kepada Menteri Perhubungan untuk mengevaluasi seluruh standar keselamatan bagi angkutan penyebrangan," kata Jokowi.


(dkp/ams)