Ketua DPR: Jumlah Peserta Studi Banding ke AS Perlu Dikurangi

Ketua DPR: Jumlah Peserta Studi Banding ke AS Perlu Dikurangi

- detikNews
Kamis, 21 Jul 2005 18:30 WIB
Jakarta - Ketua DPR RI Agung Laskono meminta program studi banding ke AS dan Prancis oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dilakukan secara efektif. Peserta studi banding juga harus dikurangi. Agung juga meminta istri anggota Baleg dari Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS) Saut Hasibuan, Normadorin Sinaga, tidak ikut serta dalam studi banding tersebut."Kalau perlu jumlahnya dikurangi. Kalau tidak perlu ya tidak usah ikut. Sebaiknya jangan, sendiri saja, kan nggak lama," kata Agung Laksono di gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/7/2005).Namun Agung Laksono tidak bisa menahan keberangkatan 19 anggota Baleg tersebut yang akan berangkat tanggal 24 Juli 2005 mendatang. Sembilan anggota Baleg akan bertolak ke AS dan sepuluh anggota akan ke Prancis.Agung menyatakan studi banding tersebut sudah menjadi program sejak setahun lalu.Selain itu kepergian mereka juga untuk studi banding yang dipandang perlu untuk meningkatkan kualitas anggota dewan. "Kalau sudah program, silakan saja," imbuhnya.Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDS Karol Daniel Kadang menilai imbauan Agung Laksono sudah sangat baik. Mengenai rencana istri Saut Hasibuan, anggota Baleg dari FPDS, yang diduga akan ikut serta dalam rombongan, Karol tidak mempersoalkannya asalkan keberangkatannya menggunakan dana sendiri.Dia juga meminta kepada pers untuk tidak mempersoalkan terlebih dahulu, karena keberangkatannya belum pasti. "Asal tidak menggunakan fasilitas negara silakan saja. Sudahlah, belum tentu berangkat," ujarnya.Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) Andi Matalata menilai, rencana keikutsertaan istri Saut, tidak tepat saat ini. Namun, dia menyerahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan. "Buat apa sih bawa-bawa istri, wong mau pergi belajar. Tapi itu bukan urusan saya. Kalau saya tidak akan bawa," ujarnya.Dia juga menegaskan akan mengikuti studi banding tersebut jika tidak ada waktu yang berbenturan dengan kegiatan fraksi dan partai. (san/)


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads