PAN Minta Pemerintah Jawab Prabowo yang Sebut RI Dijajah Asing

Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) meminta pemerintah menjawab kritik Ketum Gerindra Prabowo Subianto terkait kondisi di Indonesia saat ini. Sebab, pemerintah dinilai memiliki kewenangan menjawab kritik tersebut.

"Pemerintah adalah pihak yang paling memiliki otoritas untuk menjawab semua kritik itu. Semua potensi dan sumber daya dimiliki oleh pemerintah. Yang lain tentu hanya bisa menilai dan memberikan kritik dan masukan," ujar Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay kepada detikcom, Rabu (20/6/2018).

Baca juga: Prabowo Kritik Pemerintahan, Hanura: Sudah Hopeless Lawan Jokowi

Menurut PAN, kritik Prabowo menjadi refleksi yang perlu ditindaklanjuti pemerintah. Kritik itu, kata PAN, juga sudah disuarakan tokoh selain Prabowo.

"Saya kira bukan hanya Prabowo yang menilai seperti itu. Ada tokoh-tokoh lain yang sudah berbicara hal yang sama. Sayangnya, belum ada gerakan signifikan untuk memperbaiki masalah yang ada itu," ujar Saleh.

Baca juga: Deretan Kritik Prabowo dan Pesan Pilkada ke Kader Gerindra

Sebelumnya, kritik tersebut disampaikan Prabowo dalam akun Facebook-nya, Selasa (19/6). Video berdurasi 37 menit itu memuat pidato soal ekonomi-politik hingga pesan untuk para kader yang akan menghadapi pemungutan suara pilkada pada 27 Juni nanti.

Dia menilai kekayaan Indonesia sudah dikuasai asing. Hanya segelintir rakyat Indonesia alias kurang dari 1% atau tak lebih dari 300 keluarga yang bisa menikmati kekayaan Indonesia. TNI juga dinilainya lemah dan, siapa yang memiliki uang, dialah yang bisa berkuasa.

"Saudara-saudara, keadaan ini membuat kita sungguh-sungguh lemah. Susahnya uang beredar, satu per satu aset bangsa, satu per satu lembaga-lembaga kita, satu per satu kekayaan negara terus berjatuhan dikendalikan dan dikuasai bangsa asing," kata Prabowo.



Saksikan juga video 'Prabowo Nilai Ekonomi Indonesia Dijajah Asing':

[Gambas:Video 20detik]

(dkp/elz)