Pemerintah Belum Pastikan Jadwal Konsultasi dengan DPR

Jakarta - DPR mendesak pemerintah segera menjadwalkan konsultasi guna membahas draft MoU GAM-RI. Namun pemerintah belum bisa memastikan kapan pelaksanaan pertemuan tersebut. Sebab, DPR masih reses."Saya tidak tahu bagaimana teknisnya karena DPR saat ini sedang reses," kata Menkominfo Sofyan Djalil kepada wartawan usai Rakor Polhukam di Kantor Kementerian Polhukam, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (21/7/2005).Menurut dia, konsultasi tetap akan segera dilakukan. "Karena ada beberapa hal yang perlu mendapat pertimbangan DPR," tukasnya.Rapat Polhukam hari ini membahas berbagai masalah teknis mengenai draft MoU yang akan diteken pada 15 Agustus mendatang. Termasuk mengenai pemberian amnesti dan peran Aceh Monitoring Mission (AMM)."Semua masalah kita rapatkan seperti status off mission agreement termasuk bagaimana proses pemberian amnesti karena semua harus sesuai dengan hukum yang berlaku," rinci Sofyan. Amnesti akan diberikan kepada semua mantan GAM kecuali yang terlibat kriminal.Selain Sofyan, hadir dalam rapat tersebut Menko Polhukam Widodo AS, Menhan Juwono Sudarsono, Kapolri Jenderal Pol Sutanto, Menkum dan HAM Hamid Awaluddin, Kasum TNI Marsdya Wartoyo, dan Kepala BIN Syamsir Siregar.Mengenai AMM yang sedang dikoordinasikan Menlu, Sofyan menjelaskan tim tersebut akan memiliki peran dan tugas yang jelas. "Tidak perlu dikhawatirkan adanya intervensi karena pemerintah akan melakukan mereka dengan baik. Apalagi, Indonesia sudah punya pengalaman tim seperti ini di dunia internasional," jelasnya. (ton/)