"Komentar Ngabalin ini namanya asal ngomong. Tidak mengerti substansi secara utuh. Baiknya Ngabalin sebelum komentar, baiknya pelajari substansi tweet SBY secara utuh dan apa yang terjadi," kata Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean kepada wartawan, Selasa (19/6/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
![]() |
Dia juga meminta Ngabalin menjelaskan alasan Komjen Iriawan tetap dilantik sebagai Pj Gubernur Jabar setelah usul itu sempat dibatalkan. Menurut Ferdinand, penjelasan itu dibutuhkan publik, bukan saling membandingkan dengan era SBY.
"Jadi Ngabalin sebaiknya berfungsi menjelaskan itu, motif penunjukan Iwan Bule dan apakah benar ada kepentingan penguasa yang dibebankan kepada aparat untuk disukseskan. Ngabalin itu digaji pajak rakyat bukan untuk menyerang, tapi untuk menjelaskan kebijakan pemerintah," ujar Ferdinand.
Balasan terhadap Ngabalin juga datang dari Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon. Dia menjelaskan penunjukan Mayjen TNI Achmad Tanribali Lamo menjadi Pj Gubernur Sulawesi Selatan pada Januari-April 2008 dan Mayjen TNI Setia Purwaka yang dilantik menjadi Pj Gubernur Jawa Timur pada 2008-2009.
"Tanribali sudah alih status, dari TNI menjadi PNS dengan menjadi Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik di Kemendagri, baru kemudian diangkat jadi Plt gubernur. Setia Purwaka juga sebelumnya sudah alih status jadi PNS menjadi Irjen di Kementerian Informasi dan Teknologi baru kemudian diangkat jadi Plt Gubernur Jatim. Jadi berbeda dengan M Iriawan ini," ungkap Jansen dalam keterangannya.
![]() |
Jansen juga membalas Ngabalin soal pengangkatan Irjen Carlo Brix Tewu yang menjadi Pj Gubernur Sulawesi Barat di era Jokowi. Menurutnya, saat itu publik belum paham.
"Jangan karena itu tidak ketahuan, maka diulang lagi. Ini sama dengan logika maling tidak ketangkap, berikutnya maling lagi, masak jadi dibenarkan. Ya tetap harus ditangkaplah. Karena itu salah," katanya.
Dia meminta Ngabalin tidak menjadikan kebijakan di era SBY sebagai 'yurisprudensi politik' untuk kebijakan era Jokowi. Jansen menegaskan segala kebijakan SBY penuh pertimbangan dan terukur.
"Jadi apa yang disampaikan Ali Mochtar ini ngingau, menggambarkan ketidakmengertiannya dan dangkalnya pengetahuannya," tutup Jansen.
Tanggapan Sandi Terkait Sanggahan Demokrat soal SBY, selengkapnya di 20Detik
(imk/dnu)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini