Selasa 19 Juni 2018, 11:58 WIB
Siti Nurbaya Ajak Tiga Kementerian Perangi Sampah Plastik
n Sampah berserakan di di ruas tol Pejagan-Brebes Timur saat musim mudik, Juli 2016 (Dok. Foto: Gagah Wijoseno)
Jakarta -
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya meminta kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Kementerian BUMN untuk memasukkan parameter pengendalian sampah di tempat-tempat tertentu. Datanya akan diambil dan akan dianalisis bersama untuk menetapkan kebijakan yang tepat agar masyarakat semakin mendukung perubahan perilaku mengurangi penggunaan plastik.
"Saat ini komposisi sampah plastik di Indonesia sekitar 16 persen dari total timbunan sampah secara nasional. Sementara komposisi sampah plastik di kota-kota besar seperti Jakarta, sekitar 17 persen," tulis Siti dalam blognya, sitinurbaya.com yang dilihat detik.com, Selasa (19/6/2018)
Sumber utama sampah plastik, menurut dia, antara lain berasal dari kemasan (packaging) makanan dan minuman, kemasan consumer goods, kantong belanja, serta pembungkus barang.
Karena itu, Kementerian LHK terus berupaya melakukan sosialisasi dengan cara mengajak masyarakat memakai peralatan makan dan minum yang dapat dipakai ulang, menghindari pemakaian wadah plastik sekali pakai seperti kantong plastik, juga membatasi mengkonsumsi makanan dan minuman berkemasan plastik.
"Kesadaran dan upaya 3R (Reduce, reuse, recycle atau pembatasan, guna ulang, dan daur ulang) patut ditingkatkan di masyarakat," tulis Siti.
Hal ini, dia melanjutkan, penting sekali untuk bisa merefleksikan bahwa kita bisa punya budaya yang lebih baik, budaya bersih dan sehat. Sebab pemerintah tidak bisa sendirian mengatasi sampah sehingga semua pihak harus bergerak bersama.
"Saya sangat bersyukur sekarang sudah muncul banyak inisiatif dan kreatifitas Pemda serta komunitas masyarakat dalam mengatasi sampah," imbuhnya.
Selain itu, KLHK juga telah menerbitkan Surat Edaran kepada para Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk ikut melaksanakan mudik tanpa sampah dengan melaksanakan kampanye dan edukasi kepada masyarakat, menyediakan sarana pengelolaan sampah yang memadai seperti tempat sampah terpilah di fasilitas publik, menyelenggarakan penanganan sampah di jalur mudik dan daerah penyangganya, serta menyediakan unit khusus pengelolaan sampah di lapangan.
"KLHK akan terus memperkuat regulasi terkait pengelolaan sampah plastik. Seperti pengurangan kantong belanja plastik di sektor ritel, Peta jalan (road map) pengurangan sampah oleh produsen dan pelaku usaha, serta rencana aksi terpadu penanganan sampah plastik di laut," papar Siti.
(jat/jat)
"Saat ini komposisi sampah plastik di Indonesia sekitar 16 persen dari total timbunan sampah secara nasional. Sementara komposisi sampah plastik di kota-kota besar seperti Jakarta, sekitar 17 persen," tulis Siti dalam blognya, sitinurbaya.com yang dilihat detik.com, Selasa (19/6/2018)
Sumber utama sampah plastik, menurut dia, antara lain berasal dari kemasan (packaging) makanan dan minuman, kemasan consumer goods, kantong belanja, serta pembungkus barang.
Karena itu, Kementerian LHK terus berupaya melakukan sosialisasi dengan cara mengajak masyarakat memakai peralatan makan dan minum yang dapat dipakai ulang, menghindari pemakaian wadah plastik sekali pakai seperti kantong plastik, juga membatasi mengkonsumsi makanan dan minuman berkemasan plastik.
"Kesadaran dan upaya 3R (Reduce, reuse, recycle atau pembatasan, guna ulang, dan daur ulang) patut ditingkatkan di masyarakat," tulis Siti.
Hal ini, dia melanjutkan, penting sekali untuk bisa merefleksikan bahwa kita bisa punya budaya yang lebih baik, budaya bersih dan sehat. Sebab pemerintah tidak bisa sendirian mengatasi sampah sehingga semua pihak harus bergerak bersama.
"Saya sangat bersyukur sekarang sudah muncul banyak inisiatif dan kreatifitas Pemda serta komunitas masyarakat dalam mengatasi sampah," imbuhnya.
Selain itu, KLHK juga telah menerbitkan Surat Edaran kepada para Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk ikut melaksanakan mudik tanpa sampah dengan melaksanakan kampanye dan edukasi kepada masyarakat, menyediakan sarana pengelolaan sampah yang memadai seperti tempat sampah terpilah di fasilitas publik, menyelenggarakan penanganan sampah di jalur mudik dan daerah penyangganya, serta menyediakan unit khusus pengelolaan sampah di lapangan.
"KLHK akan terus memperkuat regulasi terkait pengelolaan sampah plastik. Seperti pengurangan kantong belanja plastik di sektor ritel, Peta jalan (road map) pengurangan sampah oleh produsen dan pelaku usaha, serta rencana aksi terpadu penanganan sampah plastik di laut," papar Siti.
(jat/jat)
