DetikNews
Senin 18 Juni 2018, 22:05 WIB

Deretan Kritik atas Pelantikan Komjen Iriawan Jadi Pj Gubernur

Danu Damarjati - detikNews
Deretan Kritik atas Pelantikan Komjen Iriawan Jadi Pj Gubernur Komjen Iriawan Dilantik Mendagri Tjahjo Kumolo (Dok ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Jakarta - Pelantikan Komjen Pol Mochamad Iriawan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat menuai banyak kritikan, mulai dari sorotan soal netralitas di Pilkada Jawa Barat hingga dorongan untuk menggulirkan hak angket di DPR.

Iriawan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin (18/6/2018) pagi tadi.



Soal Netralitas di Pilkada Jabar

Sehari sebelumnya, Partai Gerindra sudah melancarkan kritiknya. Dia menyoroti adanya calon berlatar belakang kepolisian yang sedang berlaga di Pilgub Jawa Barat, yakni Anton Charliyan yang menjadi cawagub untuk cagub TB Hasanuddin. Pasangan itu diusung oleh PDIP.

"Niat curangnya kelihatan jelas. Seharusnya Mendagri merekomendasikan pejabat sementara Gubernur Jawa Barat kepada presiden adalah yang berasal dari lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan bukan yang berasal dari kepolisian, mengingat salah satu calon berasal dari kepolisian yaitu mantan Kapolda Jabar Anton Charliyan," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Julianto kepada detikcom, Minggu (17/6/2018).


Menurut PDIP, penunjukan Iriawan tak ada kaitannya dengan pasangan TB Hasanudin-Anton Charilyan. Dia mengimbau ke semua pihak agar tidak menduga jelek pelantikan Iriawan.

"Kami tak pernah ikut campur dalam proses-proses penunjukan Pj di manapun," kata Hendrawan.

Partai Golkar tak mempermasalahkan pelantikan ini. Namun demikian dia ingin agar polisi tetap menjaga netralitas.

"Penunjukan Pj Gubernur merupakan domain pemerintah. Kami tidak menyoal siapa yang ditunjuk asalkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang," kata Wasekjen Golkar Sarmuji.


Partai Demokrat menyesalkan pelantikan Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat. Pelantikan itu memantik kecurigaan, soalnya Jawa Barat sedang menggelar Pilgub.

"Terpilihnya Komjen Iriawan tentu menimbulkan kecurigaan bagi kami akan ketidaknetralan aparat di dalam kontestasi Pilkada ini, karena kebetulan ada salah satu kontestan yang juga adalah seorang polisi. Jadi ini membuat kita menduga-duga banyak hal," kata Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, kepada detikcom.

Soal Inkonsistensi

Wacana ini sempat muncul di awal tahun 2018, sekitar Januari-Februari. Isu itu disambut kritikan dari banyak pihak. Kemudian pemerintah sempat menyatakan usulan Iriawan menjadi Pj Gubernur Jabar batal. Namun selanjutnya, Iriawan benar-benar dilantik menjadi Pj Gubernur Jabar.

"Pemerintah inkonsistensi terkait Jenderal Polisi jadi Plt Gubernur," ujar Kepala Departemen Bidang Hukum dan HAM PKS Zainudin Paru kepada detikcom, Minggu (17/6/2018).

Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra, Fadli Zon, menyampaikan kritik serupa. Dia menilai ada kebohongan dari pemerintah.


"Dulu dinyatakan batal oleh Menko Polhukam, sekarang mau dilantik. Ini jelas kebohongan publik. Pemerintah menipu rakyat. Pilkada Jabar ternoda," kata Fadli Zon lewat Twitter, Senin (18/6/2018).

Diduga Langgar Aturan, Mendagri Diminta Nonaktif

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dinilai melanggar aturan karena melantik seorang perwira tinggi polisi itu. Partai Golkar menyoroti ada Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 20 Ayat 3 yang menyebutkan TNI dan Polri hanya boleh menempati jabatan tertentu yang ada di pusat. Pelantikan juga berpotensi melanggar Undang-Undang Kepolisian Pasal 13 Ayat 1, 2, dan 3 mengenai tugas pokok dan fungsi dari kepolisian.

"Langkah yang dilakukan Mendagri sangat tidak arif dan blunder," kata Wasekjen Partai Golkar Maman Abdurrahman kepada detikcom, Senin (18/6/2018).


Politisi Partai Gerindra, Habiburokhman, juga menyatakan hal yang sama. Pasal 201, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan dalam mengisi kekosongan jabatan gubernur maka diangkatlah penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang harus dilantik sebagai Pj bukan polisi, namun Tjahjo selaku Mendagri tak menghiraukan Undang-Undang ini.

"Karena sudah tahu ini maladministrasi tapi diteruskan, saya mengusulkan Mendagri dinonaktifkan seperti yang Kemendagri sampaikan ketika Anies mendapat rekomendasi Ombudsman soal Tanah Abang. Kalau Anies tidak mengikuti apa yang disampaikan Ombudsman, akan dinonaktifkan. Begitu juga saat ini usul kontret saya, Menteri Dalam Negeri dinonaktifkan," kata Habiburokhman di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/6/2018).

Diduga Langgar Aturan, Hak Angket Bergulir

Partai Demokrat juga tak terima dengan pelantikan Komjen Iriawan menjadi Pj Gubernur. Menurut partai ini, persoalan ini serius karena pemerintah diduga melakukan skandal besar pelanggaran Undang-Undang.

Tiga Undang-Undang yang diduga dilanggar adalah UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

"Sebagai wakil rakyat yang harus menjadi penyeimbang dan pengawas jalannya pemerintahan, kami berpandangan saat yang tepat bagi Fraksi Partai Demokrat DPR RI dan DPR RI untuk menggunakan hak angket untuk mengingatkan dan mengoreksi pemerintahan agar tidak terkoreksi oleh rakyat dan sejarah," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto, Senin (18/6/2018).



(dnu/jbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed