DetikNews
Senin 18 Juni 2018, 10:26 WIB

Ini Tiga Payung Hukum Mendagri Lantik M. Iriawan

Sudrajat - detikNews
Ini Tiga Payung Hukum Mendagri Lantik M. Iriawan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Komjen M. Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, Senin (18/6/2018). Foto: Antara /M Agung Rajasa
Jakarta -

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tetap melantik Komisaris Jenderal M. Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat, Senin (18/6/2018). Padahal sejak nama Iriawan mengemukan ke publik pada Januari lalu, banyak pihak mengkritiknya.

Tentang hal ini, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menyatakan bahwa pelantikan tersebut sudah sesuai aturan. Bila Januari lalu ada kontroversi hal itu dapat dipahami mengingat yang bersangkutan masih dalam posisi struktural di Mabes Polri sebagai Asisten Operasi Kepala Polri.

Tapi sejak awal Maret 2018, Iriawan sudah menempati posisi sipil, yakni sebagai Sekretaris Utama Lemhanas. "Itu setara Dirjen atau Sekjen di kementerian," kata Bahtiar dalam pernyataan tertulis kepada detik.com, Senin (18/6/2018).

Status Komjen Iriawan tersebut, dia melanjutkan, sama dengan status Irjen Carlo Brix Tewu saat menjadi Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, 30 Desember 2016 - 12 Mei 2017. Saat itu, Carlo Tewu sedang menjabat di Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.

Selain itu, menurut Bahtiar, Kementerian Dalam Negeri juga merujuk UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal 201 UU tersebut menyebutkan, dalam mengisi kekosongan jabatan Gubernur diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,"

Bahtiar juga menyebut penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf b dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang ruang lingkup nomenklatur jabatan pimpinan tinggi madya. Pasal tersebut menyebutkan, "yang dimaksud pimpinan tinggi madya adalah sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga non-struktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jendral, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, kepala sekretariat presiden, kepala sekretariat wakil presiden, sekretaris militer presiden, kepala sekretariat dewan pertimbangan presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara."

Selain dua UU tersebut, menurut Bahtiar, yang menjadi payung hukum pengangkatan Penjabat Gubernur adalah Peraturan Mendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara bagi Gubernur , Wagub, Bupati, Wabup, Walikota dan Wawalikota. Pasal 4 ayat (2) Permendagri menyatakan Penjabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya atau setingkat di lingkup pemerintah pusat atau provinsi.

"Dan, Gubernur yang sudah dua kali jabatan, Plt-nya ya saat gubernur dan wakil habis masa jabatannya. Ada yang habis masa jabatan setelah selesai Pilkada serentak ya tetap ada Plt sampai pelantikan gubernur baru," katanya.

Dalam kontek Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, masa jabatannya berakhir pada 13 Juni 2018. Untuk mengisi kekosongan, Mendagri telah mengangkat pelaksana harian (Plh) Gubernur Jabar, yakni Iwa Karniwa.




(jat/jat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed