"Di pundak Iriawan nama baik institusi Polri sedang dipertaruhkan. Apakah mau terseret ke konflik kepentingan pilkada atau tetap profesional. Kami masih meyakini Polri tetap berada dalam koridornya," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi kepada detikcom, Senin (18/6/2018).
Mengenai tudingan adanya skenario politik dalam pengangkatan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, pria yang akrab disapa Awiek ini berpendapat hal itu sulit dilakukan. Menurut Awiek, saat ini memainkan birokrasi untuk kepentingan sendiri bukan hal yang mudah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia pun berpendapat tidak ada yang salah dengan diangkatnya Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Pengangkatan seorang Pj Gubernur memiliki dasar hukum yaitu undang-undang dan peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
"Rencana pelantikan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah sesuai UU 10/2016 maupun Permendagri 1/2018," ujar Awiek.
Meski demikian, Awiek meminta pemerintah memastikan tak ada konflik kepentingan di balik penunjukan Iriawan. Hal itu terkait dengan adanya calon di pilkada Jabar yang berlatar belakang polisi.
"Pemerintah harus memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam pengangkatan Iriawan mengingat di Jabar ada salah satu kontestan berlatarbelakang polisi," ucapnya.
Sebelumnya, kabar pelantikan Iriawan dibenarkan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono. Iriawan, yang saat ini menjabat Sestama Lemhanas, akan dilantik sebagai Pj Gubernur Jabar di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat pada Senin (18/6/2018) ini.
"Iya, besok dilantik jam 10.00 WIB di Gedung Merdeka Bandung," kata Sumarsono saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (17/6).
Sumarsono menjamin tak akan ada konflik kepentingan yang akan muncul gara-gara Pj Gubernur Jawa Barat nanti adalah seorang polisi. "Nggak ada konflik kepentingan," kata Sumarsono. (aud/haf)