DetikNews
Minggu 17 Juni 2018, 23:20 WIB

PKS Nilai Pemerintah Inkonsisten soal Komjen Iriawan Pj Gubernur

Haris Fadhil - detikNews
PKS Nilai Pemerintah Inkonsisten soal Komjen Iriawan Pj Gubernur Zainudin Paru (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - PKS menilai ada inkonsistensi pemerintah terkait penunjukan mantan Kapolda Metro Jaya Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Menurut PKS, inkonsistensi itu menunjukkan penguasa abai dengan kepentingan demokrasi.

"Pemerintah inkonsistensi terkait Jenderal Polisi jadi Plt Gubernur. Inkonsistensi pemerintah terkait Plt Gubernur, khususnya di Jawa Barat meyakinkan publik bahwa penguasa mengabaikan kepentingan demokrasi yang kebih besar hanya sekedar untuk kepentingan jangka pendek. Dan itu tidak terlepas dari kepentingan pileg dan pilpres 2019," kata Kepala Departemen Bidang Hukum dan HAM PKS Zainudin Paru kepada detikcom, Minggu (17/6/2018).


Zainudin mengatakan wacana ini sempat muncul di awal tahun 2018 dan mendapat respon negatif. Ia mengatakan respon negatif muncul karena adanya keraguan terkait netralitas dalam pilkada.

"Di awal tahun 2018 ketika Kemendagri mengeluarkan wacara jenderal polisi jadi Plt di 3 daerah yang bertarung dalam Pilkada, publik merespon negatif. Dengan alasan kita meragukan netralitas mereka dalam melaksanakan kontestasi pilkada di daerah yang mereka menjabat," ucapnya.

"Kita mengkhawatirkan demokrasi dibajak untuk kepentingan rezim dan mencederai hak demokrasi warga negara, khususnya pemilih di daerah itu," sambungnya.

Mardani Ali SeraMardani Ali Sera Foto: dok. PKS



Selain itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan penunjukan Iriawan menimbulkan syak wasangka. Ia menilai lebih baik pemerintah memilih figur netral dan negarawan yang menjadi Pj Gubernur Jawa Barat.

"Penunjukkan ini menimbulkan syak wasangka peluang ketidakadilan dalam proses pilkada Jabar karena ada kandidat yang sama institusi. Akan lebih arif dan bijak jika dipilih figur netral dan negarawan. Jabar itu magnitude politik nasional. Penanganan yang tidak tepat berpotensi membawa virus ketidaknetralan pemerintah," ucap Mardani.

Sebelumnya, kabar pelantikan Iriawan dibenarkan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono. Iriawan, yang saat ini menjabat Sestama Lemhanas, akan dilantik sebagai Pj Gubernur Jabar di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat pada Senin (18/6/2018) besok.

"Iya, besok dilantik jam 10.00 WIB di Gedung Merdeka Bandung," kata Sumarsono saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (17/6).

Sumarsono menjamin tak akan ada konflik kepentingan yang akan muncul gara-gara Pj Gubernur Jawa Barat nanti adalah seorang polisi. "Nggak ada konflik kepentingan," kata Sumarsono.
(haf/haf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed