Jimly Anggap PT 0% Layak di Negara Demokrasi

Zunita Amalia Putri - detikNews
Sabtu, 16 Jun 2018 14:18 WIB
Jimly Asshiddiqie (Yulida Medistiara/detikcom)
Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyoroti gugatan presidential threshold (PT) yang digugat oleh Rocky Gerung cs. Jimly menilai PT atau ambang batas pencapresan dalam sistem demokrasi sebesar 0%.

"Yang paling cocok sama demokrasi ya 0%. Contoh ya di Rusia, di mana saya kemarin diundang sebagai pengamat internasional Pilpres Rusia," ucap Jimly di rumah dinas Ketua DPD OSO, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6/2018).



Jimly menganggap, dengan PT 0%, akan ada banyak calon yang mengikuti pilpres. Jimly tak masalah bila pilpres diikuti banyak calon karena akan bisa menambah referensi untuk warga.

"Lalu, kenapa kita persoalkan banyak calon? Kan tidak apa-apa. (Di Pilpres Rusia) yang penuhi syarat kan 8, nah itu kan nggak apa-apa. Apa iya terlalu banyak? Nggak juga, memang bangsa kita terlalu majemuk, jadi banyak capres tidak apa-apa," ucapnya.

Jimly juga menyarankan sebaiknya gugatan ambang batas capres diputus sebelum pendaftaran capres. Jika setelah pendaftaran, menurut Jimly, itu akan menyulitkan penyelenggara dan peserta pemilu.



"Kalau sudah pendaftaran, itu berlaku prinsip sebagai sudah masuk ke proses. Jangan lagi nanti setelah sudah masuk ke tengah jalan lalu diubah. Bukan hanya soal negara, tapi juga penyelenggara, pesertanya pun kacau, pemilih juga kacau," ungkapnya.

Gugatan ambang batas capres digugat oleh Rocky Gerung serta sejumlah aktivis dan akademisi. Mereka menggugat Pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas. Mereka menilai aturan capres saat ini membuat keterbatasan masyarakat dalam memilih pemimpinnya. (rvk/rvk)