FKB Tolak Usulan Pergantian Pimpinan DPR

Jakarta - Usulan pergantian Ketua DPR yang diajukan anggota FPKS Zulkifli Mansyah, dinilai hanya sebagai upaya pengalihan isu kenaikan tunjangan operasional anggota dewan. Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR pun menolak usulan tersebut."Usulan itu melanggar tatib pasal 20. FKB tetap mendukung pimpinan DPR yang ada, karena kocok ulang hanya berlaku pada pimpinan fraksi dan alat kelengkapan lainya," kata Sekertaris FKB Helmi Faisal Zaini di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2005).Helmi menyatakan, agar tidak terjadi polemik berkepanjangan terhadap usulan itu, FKB mengimbau seluruh anggota DPR untuk instropeksi diri dalam menjalankan amanat rakyat. "Daripada menyalahkan pihak lain, apalagi mencari kambing hitam," tukasnya.Sementara itu, anggota FKB Nursyahbani Katjasungkana yang juga hadir dalam jumpa pers mengatakan, kontroversi kenaikan tunjangan DPR berawal dari ketidakjelasan aturan penghitungan gaji dan tunjangan DPR. Termasuk tunjangan untuk kepentingan dinas."Atas dasar itu, FKB mendukung dilaksanakannya prinip-prinsip pengelolaan keuangan negara dengan mengusulkan revisi UU nomor 17/2003 tentang keuangan negara. Sehingga ke depannya, kemandirian anggaran DPR dapat direalisasikan," kata Nursyahbani. (fab/)