"Sangat mungkin. Saya, Pak Hasto, dan PDIP punya, yaitu satu ekonomi kerakyatan sesuai Pasal 33 UUD 1945 untuk membangun ekonomi yang sama-sama kita share, kita perjuangan untuk rakyat. Itu jadi role," kata Sandiaga saat ditemui di rumah dinas Wakil Gubernur DKI, Jl Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/6/2018).
"Jadi kita di 2019 sama-sama bersama dan indahnya kalau kita reuni dan kembali lagi dalam satu kesatuan di 2019," imbuh dia.
Namun Sandiaga tak bisa memastikan pembentukan koalisi tersebut. Menurutnya, jadi atau tidak koalisi itu terbentuk harus melihat aspirasi masyarakat.
"Kita lihat saja nanti yang mana. Kalau Prabowo atau... tapi masyarakat menginginkan ekonomi yang terbangun. Siapa masyarakat yang lebih percaya," ujar Sandiaga.
PDIP sendiri punya syarat jika koalisi PDIP-Gerindra ingin dibentuk. Syaratnya, capresnya harus Jokowi.
Menanggapi syarat itu, Sandiaga justru membandingkan dengan kondisi saat ini. Ia menilai, di bawah pemerintahan Jokowi, rakyat Indonesia belum mendapatkan kesempatan lapangan kerja yang luas.
"Saya sih 5 tahun sudah terlihatlah lapangan kerja belum tercipta, harga-harga masih bergejolak. Kita menawarkan sesuatu yang mudah-mudahan masyarakat lebih bisa menangkap tawaran ke depan dengan tawaran yang kami berikan nanti," papar Sandiaga.
Sebelumnya, PDIP memiliki syarat khusus bagi Partai Gerindra apabila sepakat berkongsi pada Pilpres 2019. Apa syaratnya?
"Peluang kerja sama dengan Gerindra hanya dimungkinkan bila bersama-sama punya capres yang sama. Kalau terkait dengan pilpres, itu hal yang prinsip kalau itu," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pasar Senen, Jakarta Pusat. (zak/dkp)
