Selain Sulsel, Polri Kirim Tim Khusus untuk Pilkada di Sumut-Kalbar

Jakarta - Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menyebut tim khusus untuk mengawal keamanan di masa pilkada tak hanya ada di Sulawesi Selatan (Sulsel). Setyo mengatakan hal itu saat ditanya soal terbitnya surat perintah (sprin) dari Wakapolri Komjen Syafruddin untuk 5 perwira tinggi Polri untuk mengawal jalannya pilkada.

"Ada beberapa daerah perlu tim asistensi, di antaranya Sulsel," kata Setyo di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (12/6/2018).

Baca juga: Polri Bentuk Tim Khusus Bantu Polda Sulsel Amankan Pilkada

Surat perintah Wakapolri Polri soal pembentukan Tim Khusus Bantu Polda Sulsel Tangani Pilkada (Foto: Dok. Istimewa)

Setyo membenarkan tim asistensi diturunkan karena analisa rawan keamanan selama masa pilkada. Dia menjelaskan ada beberapa provinsi yang masuk peta rawan, di antaranya Sumatera Utara (Sumut), Sulsel, dan Kalimantan Barat (Kalbar). Namun, kata Setyo, sprin yang beredar cuma untuk pengamanan Pilkada Sulsel.

"Ada beberapa yang sudah dipetakan (rawan) dari awal dan sudah koordinasi dengan kementerian lembaga (K/L) terkait maupun KPU, di antaranya di Sumut, Sulsel, Kalbar," jelas Setyo.

Baca juga: Kapolri Laporkan Kekompakan TNI-Polri Kawal Pilkada ke Jokowi

Surat perintah Wakapolri Polri soal pembentukan Tim Khusus Bantu Polda Sulsel Tangani Pilkada (Foto: Dok. Istimewa)

Kemarin, Senin (11/6), beredar sprin dari Wakapolri Komjen Syafruddin kepada lima pati Polri untuk mengamankan pilkada di wilayah Sulsel. Tertuang dalam sprin itu nama Wairwasum Polri Irjen Agung Sabar Santoso sebagai ketua tim, Wakabareskrim Polri Irjen Antam Novambar sebagai wakil ketua tim serta Wadankor Brimob Polri Brigjen Abdul Rakhman Baso, Direktur Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Fadhil Imran dan Karopaminal Divpropam Polri Brigjen Teddy Minahasa sebagai anggota tim.

Dasar penerbitan sprin tertulis 'Rencana Kontinjensi Aman Nusa I-2018 Nomor: R/Renkon/23/I/2018 tentang menghadapi Kontinjens konflik sosial tahun 2018 dan perintah lisan Wakapolri kepada Asops Kapolri tanggal 11 Juni 2018. Dalam sprin tertulis kelima jenderal selain menjalankan tugas sesuai jabatan kedinasan, juga harus menegakan hukum sesuai aturan yang berlaku terhadap kasus-kasus yang menyangkut pilkada di Sulsel.

Baca juga: Mendagri: Semoga Pilkada Serentak Aman, karena Ini Aroma Pilpres

"(Sprin) Ini khusus membantu Polda Sulsel dalam pengamanan," ujar Setyo kemarin malam. (aud/jbr)