KPK Kerepotan Tangani Korupsi

Jakarta - Gebrakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap korupsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentu tak diragukan lagi. Namun KPK ternyata mengaku sudah sangat kerepotan menangani kasus korupsi. Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki mengakui KPK kekurangan tenaga penyidik untuk menangani laporan kasus korupsi yang menumpuk di mejanya. Maka itu KPK meminta Mabes Polri segera memberikan bantuan tenaga penyidik seperti yang dijanjikan sebelumnya. "Kami sudah sangat kerepotan," kata Ruki setelah berkordinasi dengan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Makbul Padmanegara dan Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Mabes Polri Irjen Pol E. Winarto di Mabes Polri, Jl. Trunojoyo, Jakarta, Rabu (20/7/2005). Pertemuan ketiganya berlangsung selama 2 jam, dari pukul 10.00 WIB-12.00 WIB.Menanggapi permintaan Ruki, dalam pertemuan itu, Deputi SDM Mabes Polri menjanjikan akan memberikan lulusan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) terbaik kepada KPK. "Saat ini masih dalam proses administrasi," jelas Ruki.Sementara itu, dengan Kabareskrim Mabes Polri, Ruki membicarakan kendala penanganan korupsi yang dilakukan pejabat daerah. KPK sedikitnya mempunyai dua kendala untuk memeriksa pejabat daerah. Pertama, koordinasi penyidik dengan penuntut umum di daerah kurang ketat. Kedua, kendala yang berupa perizinan untuk memeriksa pejabat dan rekening bank. "Saya minta agar diberikan prioritas secara administrasi dan dikirimkan tembusannya kepada KPK untuk dapat diterobos supaya izin bisa berjalan lebih cepat," kata Ruki.Ruki meminta agar kendala tersebut juga menjadi perhatian Kapolri Jenderal Sutanto dan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh. KPK berharap koordinasi bisa dipercepat dengan keluarnya keputusan bersama Kapolri dan Jaksa Agung. (iy/)