DPR Sudah Gatal Ingin Dengarkan Pemerintah Soal Hasil Helsinki

Jakarta - DPR kembali meminta pemerintah segera menjelaskan hasil kesepakatan delegasi RI dengan GAM di Helsinki, Finlandia. Penjelasan pemerintah ini diperlukan untuk meminimalisir perdebatan soal parpol lokal di Aceh, yang menjadi salah satu kesepakatan dalam perundingan itu. Menurut Ketua Komisi II DPR Ferry Mursyidan Baldan, pemerintah tidak bisa berlama-lama menyimpan hasil kesepakatan itu, karena tim juru runding yang dikirim mewakili negara. Karena itu, penjelasan pemerintah kepada DPR mengenai hal itu semakin cepat semakin baik. "Kalau bisa pertengahan Agustus atau akhir Juli. Lebih cepat lebih baik, supaya kita punya cukup waktu untuk membahas," kata Ferry Mursyidan kepada wartawan dalam jumpa pers di Gedung DPR, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (20/7/2005). Bagi Ferry, bila partai lokal diusulkan untuk partisipasi eks GAM dalam pilkada, hal itu merupakan usulan yang tidak efektif. Namun, apabila usulan itu sebagai prasyarat utama untuk menyelesaikan konflik Aceh secara permanen, hal itu bisa dipahami, meski harus dikaji secara teliti. "Harus dilihat latar belakangnya apa. Untuk apa, dan bagaimana formatnya. Jangan sampai masyarakat tersisih hanya gara-gara masyarakat memperhatikan usulan GAM," ungkap dia. Bila memang parpol lokal bisa disetujui, menurut Ferry, ketentuan mengenai hal itu dimasukkan dalam revisi UU Otonomi Khusus NAD, melalui persetujuan DPR. Namun, tawaran itu pun harus diperhatikan agar tidak menimbulkan tuntutan yang sama di daerah-daerah lain. Menurut Ferry, dengan hasil perundingan di Helsinki ini, Indonesia perlu banyak belajar mengenai teknik perundingan. "Jangan kita memberikan 'give' saja, tidak ada 'take'. Perundingan kan ada seninya," ujar dia. (asy/)