Jadi DK PBB, Indonesia Punya Peran Lebih Besar di Dunia

Jakarta - Anggota DPD RI DKI Jakarta, Dailami Firdaus, mengungkapkan kegembiraannya terhadap terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) periode 2019-2020.

"Sebagai negara demokrasi ketiga setelah India dan Amerika Serikat maupun negara berpenduduk terbesar keempat 4 dunia, memang sudah seharusnya Indonesia menjadi anggota DK PBB," ujar Dailami dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/6/2018).

Menurutnya, DK-PBB merupakan organ PBB yang paling berpengaruh karena memiliki kewenangan untuk menghentikan konflik internasional, maupun mengirim tentara ke wilayah-wilayah yang membahayakan perdamaian internasional.

Baca juga: Soal DK PBB, Cak Imin: Indonesia Harus Beri Solusi Konflik

"Indonesia harus memanfaatkan posisi ini untuk memastikan stabilitas politik dan keamanan dunia, termasuk isu Rohingya di Myanmar dan Palestina," katanya.

Indonesia yang erpilih mewakili kawasan Asia-Pasifik dalam sebuah pemungutan suara di Sidang Umum PBB pada Jumat (1/6/2018) di New York, Amerika Serikat ini akan mulai bertugas di DK-PBB mulai 1 Januari 2019 hingga akhir 2020.

Sekitar 37.000 personel militer dan polisi Indonesia telah terlibat dalam berbagai operasi pemulihan keamanan PBB.

"ASEAN merupakan salah satu contoh bahwa stabilitas kawasan dapat mendorong anggotanya untuk lebih fokus kepada pembangunan karena konflik antar-negara dapat ditekan dan diselesaikan dengan damai di meja perundingan," paparnya yang pernah menjabat salah satu pimpinan Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD selama 2 tahun.

Baca juga: Jadi Anggota Tak Tetap DK PBB, Keempat Kalinya Bagi Indonesia

Dailami pun berharap, keanggotaan di DK-PBB juga berkontribusi kepada kemakmuran daerah-daerah di Indonesia.

"Baik dari ancaman keamanan tradisional seperti konflik Laut Cina Selatan dan Korea, maupun yang berbentuk non-tradisional seperti perdagangan manusia, narkoba, penangkapan ikan ilegal, dan penyelundupan," tegasnya. (idr/idr)