RI Jadi Anggota DK PBB, PDIP Banggakan Pemerintahan Jokowi

Jakarta - Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. PDIP membanggakannya sebagai tambahan prestasi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Satu lagi prestasi yang diraih oleh pemerintahan Jokowi, kali ini dalam bidang politik luar negeri," ujar Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira kepada wartawan, Sabtu (9/6/2018).

Baca juga: Masuk DK PBB, RI Diminta Berjuang Hapus Hak Veto Amerika Serikat cs

Andreas pun memberi apresiasi kepada jajaran Kementerian Luar Negeri, yang berhasil membuat Indonesia kembali bergabung dengan DK PBB. Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB dengan perolehan 144 suara, mengalahkan Maladewa, yang hanya mendapat 40 suara.

"Keanggotaan Indonesia di DK PBB ini seharusnya menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk terlibat lebih aktif, sebagai implementasi dari politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif," kata Andreas.

Andreas Hugo Pareira (Foto: dok. Facebook)

"Terutama untuk mengegolkan agenda-agenda internasional, seperti antiterorisme, pemberantasan kejahatan lintas negara, dan mendorong kerja sama ekonomi serta pembangunan di kawasan negara-negara sedang berkembang," tambah anggota Komisi I DPR itu.

Andreas berharap, masuknya Indonesia sebagai anggota DK PBB dapat membantu Indonesia mewujudkan beberapa target pemerintah yang belum tercapai. Indonesia kini memiliki nilai tawar yang lebih dari sebelumnya di mata dunia.

"Satu agenda pemerintahan Jokowi yang sampai saat ini belum terlihat kemajuan yang berarti adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan keanggotaan Indonesia di DK PBB ini, setidaknya menaikkan posisi tawar Indonesia untuk memaksimalkan diplomasi kelautan," tutur Andreas.

Baca juga: Foto: Ekspresi Syukur Menlu saat Indonesia Jadi Anggota DK PBB

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia disebut harus memperhatikan lebih jauh dalam hal kelautan. Andreas yakin target Jokowi itu bisa tercapai dengan bantuan posisi Indonesia di DK PBB.

"Indonesia perlu memberikan perhatian khusus pada aspek kelautan, khususnya keamanan laut, untuk mengawal potensi sumber daya maritim untuk kemajuan Indonesia dan kawasan Asia-Pasifik," sebutnya.

Indonesia akan bertugas sebagai anggota tidak tetap DK PBB mulai 1 Januari 2019. Ini merupakan keempat kalinya Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB setelah sebelumnya menduduki kursi tersebut pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008. (elz/fdn)