Pemerintah Diminta Merinci Draft Kesepakatan RI-GAM

Jakarta - Meski sudah berlangsung 5 kali, pertemuan informal RI-GAM di Helsinki, Finlandia, tetap menuai protes. Pemerintah diminta merinci draft kesepakatan RI-GAM yang akan diteken 15 Agustus mendatang."Pembicaraan informal selama ini masih bersifat eksploratif karena itu pemerintah harus transparan menyampaikan proses dan substansi perundingan yang ditawarkan kepada GAM."Demikian pinta Ketua FPDIP, Tjahjo Kumolo, saat dihubungi detikcom pertelepon, Rabu (20/7/2005).FPDIP mengaku mendukung masalah Aceh diselesaikan dengan cara damai. Namun, harus tetap dalam konteks NKRI. "Kami tetap menganggap masalah Aceh adalah masalah domestik karena itu kami menolak peran asing sebagai fasilitator," tegas Tjahjo.Ia menilai tidak ada jaminan GAM akan meletakkan senjata meski sudah melibatkan pemantau dari Uni Eropa. Untuk itu, TNI dan Polri harus tetap berada di Aceh. "Jika nanti masih terjadi gerakan bersenjata di Aceh maka wakil Indonesia yang menjadi perunding harus disiap menjadi penjamin dihadapan hukum dan politik Indonesia," tukas Tjahjo. (ton/)