Polri Andalkan Bhabinkamtibmas Tangkal Radikalisme

Jakarta - Polri mengedepankan fungsi Bhabinkamtibmas menangkal paparan radikalisme di lingkungan masyarakat, termasuk masjid. Belakangan, ramai pernyataan mengenai 40 masjid di DKI yang terpapar radikalisme.

"Kalau untuk data 40 masjid, saya belum tahu detailnya apa saja nama masjidnya dan di mana saja lokasinya. Yang saya jelaskan tadi untuk keseluruhan, di seluruh wilayah di Indonesia, peran Bhabinkamtibmas di polsek, polres, dikedepankan," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Syahar Diantono kepada detikcom, Jumat (8/6/2018).

Syahar menuturkan upaya yang dilakukan kepolisian mulai dari berpartisipasi dalam kegiatan ibadah seperti memberikan khotbah, menjadi khatib dan merekatkan silaturahmi dengan takmir masjid.

"Polisi selain menindak, juga melakukan upaya pencegahan. Dalam hal pencegahan, polisi mengedepankan polres dan polsek, ada bhabinkamtibmas di sana. Jadi upaya pendekatan ke masjid sudah dilakukan (seperti) masuk ke dalam masjid, juga memberikan khotbah, menjadi khatib lalu berkomunikasi dengan takmir masjid untuk menangkal radikalime," jelas Syahar.

Meski hal tersebut telah dilakukan polisi, Syahar mengajak seluruh stakeholder dan elemen masyarakat turut andil dalam memberantas radikalisme.

"Tapi yang jelas masalah radikalisme perlu ditangani bersama-sama. Tidak hanya Polri. Seluruh elemen masyarakat, pemerintah juga, pengurus lingkungan juga dibutuhkan perannya," terang dia.

Informasi mengenai 40 masjid yang terpapar radikalisme pertama kali terucap dari cendekiawan muslim Azyumardi Azra yang mengutip data milik Alissa Wahid. Azyumardi beserta cendekiawan muslim lainnya telah melaporkan hal itu ke Presiden Joko Widodo.

Wagub DKI Sandiaga Uno membenarkan ada 40 masjid di Ibu Kota yang penceramahnya terpapar radikalisme. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala BIN yang juga Wakil Majelis Pakar Pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI), Budi Gunawan (BG).

Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius meminta Kementerian Agama untuk ikut berpartisipasi dalam penanggulangannya. "Kemenag, kami minta atensi. Itu kan di bawah naungan Kemenag ya. Nanti kita minta kembali itu Kemenag dengan bawahannya (mengecek) siapa yang jadi itu (penyebar radikalisme di sejumlah tempat agama)," tutur Suhardi di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6). (aud/fdn)