Pimpinan DPR Diminta Jelaskan Kenaikan Tunjangan pada Publik

Jakarta - Polemik kenaikan tunjangan DPR terus mengalir. Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo meminta pimpinan DPR menjelaskan kenaikan tunjangan itu pada masyarakat, agar tidak terjadi distorsi infomasi seperti saat ini."Kami minta lewat Pak Tardjo (Wakil Ketua DPR dari FPDIP-red) agar semua pimpinan resmi bicara dengan pers, biar lebih jelas. Persoalan ini harus diambil alih oleh pimpinan," kata Tjahjo di Gedung DPR RI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (19/7/2005). Menurut Tjahjo, saat ini usulan tersebut sudah masuk dalam pembahasan panitia anggaran bersama pemerintah. FPDIP menyerahkan sepenuhnya hasil usulan itu sesuai kemampuan keuangan negara. "Kalau nggak bisa ya sudah," ujarnya. Pelayanan terhadap anggota DPR saat ini memang lebih baik dibanding era Orde Baru. Saat ini anggota dewan mendapatkan banyak tunjangan selain gaji tetap, di antaranya tunjangan staf ahli, listrik, dan telepon. Meskipun demikian, aku Tjahjo, kenaikan tunjangan dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme dewan. Kenaikan juga diharapkan bisa membangun otonomi keuangan DPR, sehingga tugas-tugas ke lapangan dapat berjalan cepat dan efektif."Kalau ada bencana mendadak seperti di Aceh, kalau tidak ada anggarannya tidak bisa langsung berangkat. Yang perlu, adanya otonomi keuangan," kata Tjahjo. (fab/)