Pengaduan PO BOX 9949
Depdagri Sarat Keluhan Publik
Selasa, 19 Jul 2005 16:26 WIB
Jakarta - Anda pernah kirim surat pengaduan kepada Presiden SBY melalui kotak pos PO BOX 9949? Inilah hasilnya. Departemen Dalam Negeri (Depdagri) merupakan instansi pemerintah yang paling banyak mendapat keluhan masyarakat."Dari 223 pengaduan substantif yang ditujukan kepada 25 departemen dan instansi, 44 di antaranya mengenai praktik kolusi, penggelapan dana, dan status karyawan honorer di lingkungan Depdagri," ungkap Sardan Marbun.Sardan merupakan penanggung jawab penanganan kotak pos pengaduan kepada SBY beralamat PO BOX 9949. Penuturan data pengaduan disampaikannya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (19/7/2005).'Ranking' kedua diduduki oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dengan 20 surat pengaduan. Materi yang dikeluhkan mengenai status guru honorer dan tambahan gaji.Sedangkan posisi ketiga diraih oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) dengan 17 surat pengaduan. Materi yang dikeluhkan soal hak buruh, PHK sepihak, dan pemulangan TKI."Secara keseluruhan, hingga saat ini kotak pos sudah menerima 1.804 pengaduan. Setelah dilakukan pemilahan, 223 pengaduan itulah yang dianggap substantif dan layak untuk ditindaklanjuti," jelas Sardan.Semua pengaduan yang substantif, lanjut dia, akan disampaikan langsung oleh SBY kepada para menteri terkait dalam rapat kabinet Rabu besok, 20 Juli 2005."Ini untuk dilakukan verifikasi dan klarifikasi, juga melengkapi data-datanya. Kita masih berpegang pada asas praduga tak bersalah," kata Sardan.Diuraikan dia, kotak pos pengaduan rata-rata menerima 70 pengaduan per harinya. Pengaduan disertai dengan surat pengantar setebal dua hingga lima halaman, serta dilampiri dengan dokomen-dokumen pendukung.Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng mengatakan belum dapat memastikan target dari penerimaan pengaduan, karena masih harus dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh departemen maupun instansi yang bersangkutan.Mengenai pengaduan yang tidak substantif sejumlah 1.581 surat, jelas Andi, berisi permohonan pribadi dari pengirim kepada SBY. "Isinya antara lain berupa permintaan sumbangan dan modal usaha. Atas nama presiden, semua akan direspons secara tertulis," kata Andi.
(sss/)











































