Laporkan 'Aryodj' ke Bareskrim, Suropati Diminta Bawa Video

Yuni Ayu Amida - detikNews
Kamis, 07 Jun 2018 13:06 WIB
Koordinator Presidium Suropati Aditya Iskandar melaporkan kasus video porno 'Aryodj' ke Bareskrim. (Yuni Ayu Amida/detikcom)
Jakarta - Koordinator Presidium Solidaritas untuk Pergerakan Aktivis Indonesia (Suropati) Aditya Iskandar datang ke Bareskrim Polri. Dia melaporkan kasus video porno 'Aryodj'.

"Tadi saya sudah mencoba melaporkan terkait skandal video porno yang diduga mirip dengan salah satu anggota DPR, Aryo Djojohadikusumo," kata Aditya kepada wartawan di Bareskrim Polri di kantor KKP Gedung Mina Bahari II, Jl Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Kamis (7/6/2018).

Aditya menjelaskan dirinya telah berkoordinasi dengan pihak Bareskrim. Dia diminta melengkapi bukti video dalam sebuah file. Dia akan lebih dulu berkoordinasi dengan unit Cyber Crime Polri.

Menurut Aditya, kasus video porno 'Aryodj' ini harus diusut tuntas oleh Polri. Dia menginginkan diungkapnya pelaku yang mengunggah video itu pertama kali dan apa motifnya. Polri wajib menyelidiki karena ini menyangkut nama baik pejabat publik dan institusi DPR.


"Saya ingin melaporkan pembuatnya, penggugah, dan penyebar. Pokoknya semuanya harus ditindaklanjuti. Termasuk pemeran dalam video itu," ucapnya.

Koordinator Presidium Suropati Aditya Iskandar Koordinator Presidium Suropati Aditya Iskandar (Yuni Ayu Amida/detikcom)

"Maksud saya di sini adalah, intinya, kasus ini harus ditindaklanjuti, apakah di video itu benar-benar dilakukan anggota DPR atau bukan. Jika memang benar, ya persamaan hukum harus ada, kita punya yurisprudensi soal kasus Ariel. Bahwa Ariel dijerat oleh UU Pornografi. Jangan sampai ini simpang siur, jangan sampai ada perlakuan tidak sama, kasus ini menguap begitu saja," sambung Aditya.

Ditambahkan Aditya, tidak ada unsur politis dari pelaporan ini. Dia hanya ingin perlakuan hukum sama atas semua orang. Dia sangat yakin Polri bisa mengungkap siapa saja yang terlibat dalam video 'Aryodj' itu.


Menurutnya, membuat video porno dan menyebarkannya merupakan perbuatan melawan hukum yang punya konsekuensi pidana. Polisi bisa memiliki yurisprudensi atau pedoman hukum dari kasus yang dulu menimpa Ariel. Pasal yang dapat diterapkan adalah Pasal 29 jo Pasal 45 UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 27 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 282 KUHP.

"Ada video, screenshot media yang sudah menyebar. Makanya video nanti dianalisis dulu. Dan saya yakin polisi punya alatlah untuk memforensik secara fisik, baik itu alis, suara, hidung, mata. Ya polisi bisalah. Toh dalam kasus Ariel, Ariel dan Luna membantah, tapi dalam proses pihak kepolisian dapat membuktikan," ujarnya. (hri/tor)