Cawagub Uu Imbau Masyarakat Tak Tergoda Politik Uang

Jakarta - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengajak masyarakat agar berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada 2018. Ia juga mengimbau agar masyarakat jangan sampai tergoda politik uang.

"Seluruh warga Jawa Barat tidak hanya harus mengetahui, namun juga menyadari bahwa mereka harus berpartisipasi dengan menyalurkan hak pilih mereka. Selain itu penting juga bagi mereka untuk memilih menggunakan hati nurani dan tidak tergoda dengan politik uang," kata Uu dalam keterangan tertulis, Kamis (7/6/2018).

Baca juga: Cawagub Uu Siapkan Program Promosikan Kuliner Tradisional Jabar

Politik uang menurut Uu hanya akan menghasilkan pemimpin yang tidak tidak bersih dan rawan melakukan korupsi saat menjabat. Oleh karena itu, ia berharap warga memilih pasangan calon yang memiliki program yang jelas dan rekam jejak yang baik serta terbukti mampu menjadi pemimpin.

Imbauan itu diungkap Uu saat melakukan kunjungan ke sejumlah komunitas di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Rabu (6/6/2018). Dalam kunjungannya, ia juga mendapati masih banyak warga yang masih belum mengetahui penyelenggaraan Pilkada Jabar pada 27 Juni mendatang.

"Setelah saya kunjungi, ternyata masih banyak warga Kuningan yang belum tahu Pilgub. Padahal waktunya sebentar lagi, tidak sampai sebulan. Mungkin mereka belum tersosialisasi dengan baik," ungkap pasangan calon dari Ridwan Kamil tersebut.

Baca juga: Cawagub Uu Janjikan Jabar Akan Dapat WTP Seperti Tasikmalaya

Meski begitu, Uu mengaku tak mengetahui secara pasti penyebab belum meratanya pengetahuan masyarakat tentang Pilgub Jabar. Dalam hal ini, Uu mengatakan pihak KPU harus menyosialisasikan pilgub ini dengan baik agar partisipasi masyarakat dalam pesta politik elektoral lima tahunan tersebut bisa dimaksimalkan.

"Suksesnya Pilkada itu tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan pilkada yang lancar dan aman. Tapi juga dipengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang memilih, semakin sukses penyelenggaraan pilkada," ujarnya.

Dia menilai, jika tingkat partisipasi masyarakat rendah, maka bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi elektoral. Minimnya keikutsertaan masyarakat di satu sisi menjadi penanda tingginya keraguan publik terhadap kader-kader politik. (ega/ega)