Gerindra soal THR PNS Daerah: Tahulah Kita Ini Tahun Politik

Jakarta - Partai Gerindra menyayangkan kebijakan tunjangan hari raya (THR) untuk PNS daerah yang dibebankan ke APBD. Meski demikian, Gerindra tak heran dengan kebijakan pemerintah pusat yang diterapkan pada tahun politik ini.

"Tahulah kita, ini kan memang tahun politik," ujar Wakil Ketua F-Gerindra Ahmad Riza Patria kepada wartawan, Rabu (6/6/2018).

Baca juga: 11.125 PNS Pemkot Semarang Dapat THR Pekan Ini

Menurut Riza, kebijakan THR tahun ini tak selaras dengan pernyataan pemerintah terkait kondisi keuangan negara. Riza lalu mempertanyakan asal anggaran THR.

"Pemerintah selama ini kan bahasanya tidak punya uang, defisit anggaran, untuk honorer mengangkat tidak punya uang, rata-rata tidak ada uang. Tiba-tiba ada uang jumlahnya hampir Rp 36 T. Pertanyaannya, dari mana uangnya?" kata Riza.

Baca juga: Asal Muasal Risma Vs Tjahjo soal THR PNS

Bagi Riza, kebijakan membebankan anggaran THR PNS daerah ke APBD tak tepat. Malah, menurut dia, pemerintah memaksakan pemberian THR.

"Memang memaksa karena tidak dibahas sebelumnya, tidak didiskusikan sebelumnya, tidak dianggarkan sebelumnya, apalagi angkanya sangat signifikan peningkatannya. Kan daerah-daerah kan banyak yang tidak siap. Ini kan menimbulkan masalah baru," kritik Ketua DPP Gerindra itu. (gbr/jbr)