"Saya kira Pak Hamka Haq nggak perlu merespon Wasekjen Gerindra (anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade) secara emosional," ujar Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).
Menurut Arsul, tuduhan soal cap partai terkorup tak perlu ditanggapi serius. Menurut Arsul, Gerindra tak punya landasan data konkret untuk melemparkan tuduhan atau memberi label 'terkorup' pada partai tertentu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Respons terhadap lontaran partai terkorup itu harus berbasis data, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif," jelasnya.
"Kalau cara meresponnya berbasis data tersebut, maka itu akan membantu masyarakat memberikan penilaian yang proporsional terhadap masing-masing partai," imbuh Arsul.
Karena itu, dia mengingatkan agar Hamka Haq tidak meluapkan kekesalannya dengan balik marah-marah. Arsul menyebut, hal itu hanya akan merugikan Hamka Haq.
Dia menyarankan Hamka Haq untuk menyampaikan argumen dengan data agar masyarakat bisa menilai secara proporsional.
"Jadi jangan dengan nada marah-marah dan nggak terima dengan basis argumen, karena bukan Ketua Umum atau Sekjen partainya. Nanti malah jadi cibiran masyarakat," sebut dia.
"Yang jelas tidak ada satupun parpol yang bebas korupsi. Cuma dengan penyajian data kuantitatif dan kualitatif tersebut, maka masyarakat akan lebih paham mana parpol yang quantum korupsinya besar mana yang kecil," tutur Arsul.
Sebelumnya, Politikus Gerindra Andre Rosiade menyinggung PDIP sebagai partai terkorup kedua terkait OTT Bupati Purbalingga Tasdi. Ketua DPP PDIP Hamka Haq tak terima atas cap itu, lalu menyeret beberapa partai lain yang disebutnya terkorup.
"Siapa partai korupsi kedua? Partai terkorup itu siapa-siapa? Kalau Anda mau tahu partai terkorup, siapa presidennya yang pernah korupsi? PKS. Siapa ketua umum pernah korupsi? PPP. Siapa sekretaris umumnya pernah korupsi? NasDem. Eh bukan NasDem ya, Demokrat," ujar Hamka Haq. (tsa/fdn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini