"Barusan saja kami melaporkan ke KPK, bahwa tahun ini pula kami akan mengembangkan proyek panas bumi Dieng dan Patuha jilid II, jilid III, dan jilid IV. Kedatangan kami ke sini melaporkan karena KPK sebagai fungsi pencegahan, tentunya kami akan memperbaiki, tata kelola, integritas, dan profesionalisme," ujar Dirut PT Geo Dipa Energi Riki Ibrahim di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (6/6/2018).
Nilai proyek itu disebutnya mencapai Rp 10 triliun. Proyek itu menurut Riki akan dibiayai oleh Asian Development Bank (ADB).
Upaya pencegahan ini dikatakannya untuk memperkuat tata kelola, integritas dan profesionalitas SDM, untuk mencegah korupsi. Selanjutnya, akan ada laporan berkala yang disampaikan ke KPK.
"Sesuai dengan SOP, saat ini harus juga mendapat pendampingan, baik dari KPK, institusi lainnya, polisi, kejaksaan, mungkin kami akan laporkan juga, termasuk BPK," ucapnya.
Menurut KPK, tidak semua BUMN menerapkan hal serupa. KPK akan mulai masuk mulai dari perencanaan, tender, dan pengelolaan SDM.
"Karena kami dari pencegahan tentunya. Dari mulai perencanaan pembangunan supaya baik, termasuk integritas penyelenggaranya. Kemudian juga mulai tender nanti kita coba dampingi juga mereka, dalam pelaksanaannya juga sama. Termasuk mungkin SDM-nya, juga integritasnya kita coba sama juga kita kelola bersama-sama," kata Direktur Litbang KPK Wawan Werdiana dalam kesempatan yang sama.
Wawan mendukung penuh pembangunan PLTP yang merupakan bagian dari proyek pembangkit listrik 35 ribu MW pemerintah. KPK juga mendorong penggunaan energi baru yang terbarukan seperti energi panas bumi ini, sebagai solusi pengganti energi fosil.
"Kita dukung karena salah satunya di litbang juga punya kajian untuk lingkungan hidup. Artinya untuk energi baru terbarukan, kelistrikan juga kita punya, dan yang panas bumi ini kan termasuk yang bagus. Dari lingkungan juga tidak merusak, dan menghasilkan sesuatu yang memang diharapkan untuk mendukung pembangunan listrik tadi, elektrifikasi di Indonesia ini," tutupnya. (nif/jbr)
